Bansos Minim, Donatur Berkurang, Uang SPP Anak Panti pun tak Terbayar

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Alidona dan Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Defisit anggaran yang berujung pemangkasan dana bantuan sosial serta lesunya ekonomi di Kaltim ikut berdampak pada pengelolaan panti asuhan.

Kucuran dana bansos yang di-stop dan donatur berkurang membuat sejumlah panti asuhan kesulitan dana operasional.

Panti Asuhan Aisyiyah Balikpapan misalnya. Panti asuhan yang berlokasi di Jl Soetomo, Balikpapan tersebut pernah menerima dana bansos dari Pemkot Balikpapan sebesar Rp 15 juta. Dana tersebut hanya mencukupi kebutuhan operasional pantia untuk dua minggu.

Saat ini pemkot sudah memutuskan tidak memberikan lagi dana bansos.

"Dana Rp 15 juta itu hanya cukup untuk satu bulan, itu pun kurang. Dalam seminggu kita membutuhkan dana operasional Rp 6 juta hingga Rp 7 juta. Bisa dibayangkan kita dalam sebulan memerlukan kurang lebih Rp 24 juta," kata Muhammad Suprijadi, Bendahara Panti Asuhan Aisyiyah saat ditemui di sekretariat panti, Rabu (21/9/2016).

Baca: Bansos Panti Asuhan dan Panti Jompo Dihentikan, Ini Saran Ida untuk Pemkot

Selama 2015 hingga 2016, dirinya sudah tidak pernah mengajukan lagi bantuan bansos ke Pemkot Balikpapan.

Bukan tanpa alasan, panti asuhan yang dihuni 41 anak perempuan itu pernah dijanjikan pemkot dana bansos Rp 25 juta pada 2014. Namun janji tersebut rupanya diingkari pemkot tanpa alasan jelas.

"Kita pernah dijanjikan pada 2014 Rp 25 juta. Entah kenapa tidak dapat sampai sekarang. Saya nggak ngerti mekanismenya seperti apa, padahal saya mengajukan. Pesimis sudah. Janji juga tidak ditepati pemkot," lanjut Suprijadi.

Selain tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, kondisi krisis ekonomi berdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ternyata juga berimbas pada donator yang selama ini membantu Panti Asuhan Aisyiyah.

Donatur yang selama ini cukup banyak mulai berkurangan sejak 2013.

TRIBUN KALTIM/ARIDJWANA -- Panti Asuhan Tarbiyatul Ummah, Balikpapan.

Terpaksa, pengurus panti lebih selektif menerima anak-anak yang akan diasuh hingga lulus sekolah. Biasanya panti menerima anak yatim piatu, anak fakir miskin, dan anak telantar. Namun akibat lesunya ekonomi, panti hanya menerima anak yatim piatu.

"Akhirnya kita coba untuk realistis. Anak-anak yang masuk panti kita seleksi ketat. Tadinya kita juga menerima anak telantar karena permasalahan keluarga, sekarang tidak terima lagi. Soalnya orang tua mereka masih ada. Sekarang fokus anak yatim piatu saja, tidak dipungut biaya. Semuanya kami tanggung mulai biaya pendidikan dan keperluannya," katanya.

Suprijadi mengatakan, lesunya ekonomi dan tidak turunya dana bansos membuat pengurus panti menunda pembayaran uang sekolah (SPP) anak-anak asuh. Pembayaran SPP yang biasanya sebulan sekali tak terbayar. Terpaksa harus dibayar dua bulan sekali.

Baca: Tolak Nol Anggaran, Banggar DPRD Pertahankan Dana Bansos

"Dulu masih batu bara tidak anjlok. Tamu atau donatur yang datang bisa 70 orang hingga 90 orang dalam sebulan. Kalau sekarang terasa sekali dampaknya. Donatur rata-rata dalam sebulan hanya 30 orang," ujarnya.

Sadar akan hal tersebut, Suprijadi bersama pengurus lainnya membuat terobosan menambah pemasukan keuangan panti dengan membuka usaha pembuatan deterjen dan isi ulang air minum.

"Pembuatan deterjen awalnya dibantu anak-anak, tapi sekarang kami ambil alih karena mereka biar fokus belajar. Air galon juga. Kalau tidak ada usaha kecil-kecilan susah juga kami cari sumber keuangan lain,"katanya

Dia berharap Pemkot Balikpapan lebih mempedulikan anak-anak panti asuhan. Pemutusan dana bansos perlu dilakukan dengan sosialisasi, sehingga panti bisa mengatur kembali rencana keuangan. Pemerintah masih punya kewajiban terhadap anak-anak fakir miskin yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

Hanya Cukup Makan
Tak hanya panti asuhan yang kena dampak terbatasnya sumber pendanaan dalam operasional panti, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Putri Samarinda juga ikut kena imbas dari mengecilnya anggaran Kaltim tahun ini.

Bahkan, kesulitan sudah terjadi sejak tahun lalu.

Hal ini terlihat dari jumlah anggaran yang diterima per tahun selalu mengalami penurunan.

"Di 2014 anggaran Rp 5 miliar, kemudian turun menjadi Rp 3 miliar pada 2015, hingga akhirnya tahun ini hanya Rp 2 miliar. Mengecilnya anggaran tersebut, membuat dana hanya bisa kami rampungkan untuk biaya makan, obat-obatan di luar BPJS serta kebutuhan sehari-hari para klien (orang jompo) di panti saja," ujar Anugrah Nur Indah, Plh Panti Asuhan, Selasa (20/9/2016).

Jangankan muluk-muluk bisa mengharap dana tambahan dari provinsi, usulan untuk merehab permasalahan banjir yang kerap kali terjadi di beberapa bagian wisma (tempat tinggal jompo) juga tak pernah didapatkan.

Baca: Sering Buat Bancakan Elit Politik, Lebih Baik Hapus Hibah Bansos

"Sudah dua tahun kami usulkan untuk rehab bangunan 3 wisma, tetapi dicoret terus. Ini membuat beberapa bagian wisma kerap kali harus terkena banjir karena belum diperbaiki," ujarnya.

Kesulitan pendanaan tersebut juga membuat Indah, tak pernah bisa menambah jumlah penghuni panti yang sudah maksimal 120 orang saja.

"Tidak mungkin kami tambah lagi, padahal, daftar tunggu ada lebih 10 orang yang ingin masuk. Tetapi itu tak mungkin, karena jika ditambah, otomatis pendanaan membengkak, yang tak didukung dana anggaran yang naik pula. Bahkan, jika tahun depan dana kurang dari Rp 2 miliar, kami terpaksa akan mengurangi jumlah penghuni dip anti," katanya.

Pembatasan lain yang dilakukan akibat minimnya anggaran juga berupa pengurangan kegiatan refreshing bagi penghuni panti.

"Misalnya instruktur senam yang mulai kami batasi, biasanya seminggu tiga kali, menjadi hanya sekali. Begitu pula dengan pengajian/ yasinan dengan mendatangkan ustaz. Bahkan, Lebaran saja kami tak bisa belikan mereka baju baru," ucapnya.

Untuk bisa menambah fasilitas yang ada, Indah hanya bisa mengharap dari dana bantuan dari donatur-donatur yang biasanya datang saat bulan Ramadhan tiba, atau ketika ada donatur yang berkunjung.

"Kalau ada yang datang, langsung saya bilang kalau tandon kami kurang, mesin air kami tak punya. Itu agar bisa diberikan bantuan. Karena kami tak bisa membeli dari anggaran yang kini sudah minimal," ujarnya.

Di panti asuhan Tresna Werdha Nirwana Putri, ada 120 jompo yang menjadi penghuni.

Mereka ditempatkan di 15 wisma yang berlokasi dip anti tersebut, dengan kapasitas 6 hingga 8 orang per 1 wisma. Di wisma tersebut juga disiapkan sekitar 20 penjaga yang menjadi pengasuh di tiap-tiap wisma. (*)

*****

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim