Fraksi Ini Sebut Kenaikan Tarif RSUD Menohok Psikologi Masyarakat
“Pemimpin baru ini justru mengawali kebijakannya dengan pembebanan kepada masyarakat," katanya.
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan menilai, kebijakan menaikkan tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan tidaklah fair.
Ketua F-PKS DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Nasir mengatakan, perlu pembahasan lebih mendalam terkait rencana dimaksud.
Hal itu disampaikannya menyikapi kenaikan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan.
Nasir mengatakan, kenaikan tarif ini merupakan kebijakan yang tidak populis bagi kepemimpinan daerah saat ini.
“Pemimpin baru ini justru mengawali kebijakannya dengan pembebanan kepada masyarakat," katanya.
Nasir menilai, kenaikan tarif pelayanan justru kontradiksi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang karut marut.
(Baca juga: Ketua MPR RI Dukung Pengecualian DOB Kabudaya)
“Ini harus menjadi pertimbangan Bupati Nunukan. Menaikkan tarif kesehatan akan sangat menohok psikologi masyarakat,” ujarnya.
Dia mengingatkan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 mengenai pola tarif BLU yang menyatakan, rumah sakit tidak dimaksudkan mencari laba.
“Dan ini ditetapkan berdasarkan keberlanjutan layanan, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat. Tidak sepantasnyalah kalau saat ini menaikkan tarif, karena itu bertentangan juga dengan Kepmenkes," katanya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/menkes-dialog-dengan-pasien-igd_20150416_161626.jpg)