Sekjen Bawaslu RI Lantik Sekretaris Bawaslu Provinsi Kaltara

Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Posisi Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara berganti pejabat terhitung Jumat (17/2/2017).

Adalah Muhammad Saleh, yang menggantikan posisi Andi Santiaji.

Muhammad Saleh dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro di pendopo rumah jabatan Gubernur Kalimantan Utara, Jumat (17/2/2017) pukul 11.00 Wita.

Pelantikan ini disaksikan Wakil Gubernur Udin Hianggio, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara Suryanata Al Islami, Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Siti Nuhriyati, dan Kapolres Bulungan AKBP Ahmad Sulaiman, Dandim 0903 Tanjung Selor Letkol Inf Danny Hendra, Ketua KPU Bulungan Erry Sonley.

Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam sambutannya mengemukakan, pelantikan Sekretaris Bawaslu Provinsi di luar markas Bawaslu RI di Jakarta ialah pertama kali dilakukan.

Baca: Bawaslu Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah yang Main Politik Uang

"Ini baru pertama kali pelantikan dilaksanakan di luar Jakarta. Saya menganggap Kaltara adalah provinsi bungsu yang harus saya datangi.

Dari 34 provinsi pun, sebelumnya hanya Kaltara yang belum saya datangi," ujarnya.

Gunawan menitip beberapa pesan kepada Sekretaris Bawaslu Kalimantan Utara yang baru dilantik. Salah satunya ialah meminta Sekretaris ikut menjaga marwah Bawaslu.

"Kalau ada penyimpangan kode etik harus segera dilaporkan. Ini penting untuk menjaga marwah pemilihan umum. Etika penyelenggara harus dijunjung tinggi," ujarnya.

Baca: Komisioner KPU dan Bawaslu Diusulkan Jadi Pejabat Negara

Muhammad Saleh juga diminta mengatur pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari dana hibah Pemprov Kalimantan Utara.

"Kepada Andi Santiaji, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menjadi Sekretaris yang pertama kali di Bawaslu Kalimantan Utara.

Tugas saudara cukup berat karena sudah meletakkan dasar-dasar, jaringan yang bagus dengan Pemda, KPU, Ombudsman, dan lembaga lainnya," ujarnya. (*)