Defisit APBD
Sekarang Krisis, Pengamat Sebut Ini Karma karena tak Maksimalkan Anggaran yang Ada
Hal ini menurut Nurdin bahwa krisis keuangan ini merupakan 'karma' bagi Balikpapan karena sebelumnya tak bisa memaksimalkan anggaran yang ada.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Balikpapan Nurdin Ismail melihat dari sudut pandang berbeda terhadap situasi keuangan Kota Balikpapan saat ini.
Menurutnya, permasalahan tak jauh dari persoalan kepemimpinan yang saat ini dipegang Rizal Effendi-Rahmad Masud.
Nurdin mencoba menengok ke belakang, dimana Balikpapan pernah mengalami silpa anggaran mencapai Rp 900 miliar.
Hal ini menurut Nurdin bahwa krisis keuangan ini merupakan 'karma' bagi Balikpapan karena sebelumnya tak bisa memaksimalkan anggaran yang ada.
"Pemerintah saat ini lebay. Seharusnya tidak perlu ngomong bangkrut. Seorang pemimpin memberikan harapan, dan optimisme. Anggaran di bawah 1 triliun belum bisa dikatakan bangkrut. Yang namanya bangkrut itu kalau tidak ada atau minus," ujarnya.
Baca: Balikpapan Bangkrut Walikota Diminta tak Mengeluh tapi Tingkatkan PAD!
Banyak potensi yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti PDAM dan keberadaan Bandara Internasional SAMS Sepinggan yang setiap tahunnya dikunjungi 6-7 juta penumpang.
Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa K3 (APJK3) Nasional Isradi Zainal menilai pernyataan Walikota Rizal Effendi yang menyatakan Balikpapan bangkrut merupakan sebuah strategi.
Rizal ingin mengingatkan ke masyarakat bahwa situasi ini setidaknya tidak hanya dibebankan ke pemerintah kota, tapi juga masyarakat ikut andil dalam mencari jalan keluar terhadap persoalan daerah.
Isradi menyarankan agar pemerintah melihat potensi daerah yang bisa dikembangkan. Selain itu keberadaan perusda untuk bisa membantu mendukung keuangan daerah.
"Saya sebutnya optimasi potensi daerah, memanfaatkan perusda bukan untuk jangka panjang, tapi sekarang pun juga bisa dimaksimalkan," katanya.
Isradi mencontohkan Kabupaten Sinjai yang memanfaatkan lahan daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk memperoleh tambahan pundi keuangan.
Dukungan penerapan sistem pajak online untuk meningkatkan PAD disampaikan Andi Suraya dari IKA Unhas.
Biaya investasi seharusnya tak jadi masalah untuk Kota Balikpapan, bila dibandingkan potensi yang akan didapat dalam penerapannya.
Baca: Jika Tak Diantisipasi, Provinsi Kaltim Juga Bisa Bangkrut
