Gubernur Awang Ingin Ratusan IUP Non-CnC Segera Dicabut, Tapi Kepala Distamben Bilang Jangan Dulu
Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek menjanjikan akan mencabut IUP berstatus non CnC. "Besok saya punya keberanian untuk menutup tambang‑tambang non‑CnC
lihat foto
"Mereka (pemilik IUP) masih melengkapi data. Mungkin mereka kurang ini, jaminannya kurang, iuran tetap pajaknya kurang. Jadi ini berlanjut, mungkin dalam enam bulan ke depan baru selesai. Jadi misalnya administrasi sudah selesai, tetapi untuk pembayaran masih belum selesai. Semua masih proses," ujarnya.
Mengapa di provinsi lain ada IUP tambang yang dibatalkan CnCnya serta dicabut izinnya, sementara Kaltim masih belum terdata di Ditjen Kementerian ESDM juga ikut dijawab Amrullah.
"Mungkin di daerah lain karena ada persoalan tumpang tindih yang tak bisa diselesaikan. Kalau di kita (Kaltim) tak ada, hanya masalah pembayaran," ujarnya.
Terkait kapan Distamben akan mengumumkan IUP berstatus CnC dan non CnC di Kaltim, Amrullah mengatakan, hingga kini masih menunggu dahulu.
"Kami juga masih menunggu dahulu. Nanti kami bisa digugat orang. Kami umumkan non CnC, ternyata di sana mereka (pemilik IUP) sudah mulai membayar (jaminan‑jaminan serta iuran tetap). Repot jadinya nanti, urusan kami bolak‑balik ke pengadilan. Kami tunggu dahulu," ungkapnya.
Dikonfirmasi berapa angka spesifik IUP non CnC dan CNC Amrullah masih menyebut kemungkinan.
"Waduh. Saya tak bisa itu. Kami masih menunggu. Yah, paling banyak 700-an saja yang clear. Saya tak berani. Jika salah, kena lagi saya. Itu mungkinlah. Saya khawatir, nanti malah dijadikan senjata oleh orang," ucapnya.
Jumlah IUP tambang yang melebihi angka 1000 juga membuat Distamben Kaltim meminta agar Kementerian ESDM memberikan perlakuan khusus dalam hal penanganan IUP CnC dan non CnC.
"Kemarin saya minta dengan Direktur ESDM, kalau bisa dibahas di Kaltim, khusus. Dibahas apa yang belum‑belum dipenuhi pemilik IUP ini. Jadi tuntas. Saya sampaikan ketika ada pertemuan dengan di Kantor Gubernur sebelum berangkat ke Kutim beberapa waktu lalu," ujarnya.
Permintaan itu, diajukan Amrullah agar Kaltim bisa lebih cepat dalam penanganan tambang non CnC dan CnC tersebut. "Jadi bisa dipercepat, dan mereka sampaikan nanti akan datang ke sini (Kaltim)," ujarnya.
Dikonfirmasi lagi, jika beberapa provinsi sudah banyak yang menyelesaikan permasalahan CnC sementara Kaltim belum, Amrullah berpedoman pada jumlah IUP di Kaltim yang terlalu banyak.
"Kan (provinsi lain) sedikit kok. Kita (Kaltim) yang paling banyak. Jangan kami ada masalah hukum ke depannya," katanya. (*)
