Sabtu, 2 Mei 2026

Darurat Narkoba

Jalur Perlintasan Nunukan-Serawak Ditutup Malaysia 1 Mei, Ini Kata Biro Pengelola Perbatasan

Samuel memastikan, keputusan menutup jalur perlintasan justru tak disetujui dan didukung oleh Tentara Diraja Malaysia dan pemerintah Malaysia.

Tayang:
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Samuel ST Padan, Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rencana penutupan jalur perlintasan Long Midang (Krayan, Nunukan) - Bakelalan (Sarawak) sejatinya telah diketahui pula Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan.

Meski demikian, mantan Camat Krayan Kabupaten Nunukan ini masih menunggu apakah betul penutupan jalur perlintasan bakal dilakukan pihak-pihak di Malaysia.

"Itu rencananya. Kita tunggu tanggal 1 Mei, nanti kita lihat," sebut Samuel saat dikonfirmasi Tribun lewan pesan Whatsapp, Jumat (28/4/2017) pukul 17.11 Wita.

Diperkirakan, keputusan penutupan hanya aksi sepihak dari keluarga WNA yang diamankan kepolisian.

Samuel memastikan, keputusan menutup jalur perlintasan justru tak disetujui dan didukung oleh Tentara Diraja Malaysia dan pemerintah Malaysia.

"Karena motifnya ini kan hanya karena kasus narkoba. Jadi itu masalahnya," ujarnya.

"Mungkin setelah tanggal 1 Mei, kita lihat lah. Apakah betul ditutup dan akan berdampak luas di Krayan. Kalau berdampak luas maka akan disiapkan rapat koordinasi untuk penanggulangannya," tuturnya.

Jika jalur tersebut ditutup, memang dipastikan berdampak terhadap masyarakat Krayan dan sekitarnya.

Sebab 90 persen bahan pokok kebutuhan masyarakat Krayan dipasok dari Malaysia. Namun dampak terhadap Malaysia juga terjadi.

"Jadi akan berdampak juga kepada usaha masyarakat di Serawak. Karena nanti barangnya tidak laku," sebutnya.

Pemprov Kalimantan Utara lanjutnya saat masih berusaha memutus mata rantai ketergantungan masyarakat Krayan kepada Malaysia khususnya Sabah dan Sarawak.

Pembangunan Indonesia Border Trade Centre, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan Toko Indonesia adalah solusinya.

Demikian pula percepatan pembangunan jalan dari Malinau ke Krayan, pembangunan bandara dan peningkatan frekuensi penerbangan ke Krayan diharapkan bisa mengurai persoalan ketergantungan akan produk Malaysia.

"Pembangunan PLBN sudah diusulkan Pak Gubernur kepada Pak Mendagri untuk PLBN di Labang, Long Midang dan Long Nawang. Pembangunan Toko Indonesia dengan biaya APBD Provinsi Kaltara tahun 2017 ini dibangun di Sebatik. Untuk di Kayan sudah diusulkan oleh pak Gubernur akan dibangun dengan biaya APBN cq Kemendag RI," tulisnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved