Kebijakannya Selalu Dapat Kritikan, Ini Curhatan Menteri Susi Pudjiastuti

Susi mempersilakan kepada siapapun yang tidak puas dengan kinerjanya untuk melapor ke Presiden Joko Widodo.

Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/markus Yuwono
Menteri Susi Pudjiastuti di Pantai Depok, Bantul 

Baca: Potensi Besar, Namun Banyak Pelabuhan Perikanan Tak Berfungsi

Padahal, dia sudah memberikan keringanan kepada nelayan untuk memperpanjang masa penggunaannya sampai akhir 2017.

Akan tetapi, kelonggaran itu tidak membuat para nelayan bergeming. Mereka tetap menuntut penggunaan alat cantrang tetap diperbolehkan. 

Namun, hal itu pastinya tidak bisa terjadi, sebab ada tuntutan dari Sang Petinggi Negara Presiden Joko Widodo untuk mempercepat masalah urusan cantrang. 

Sehingga, mau tidak mau Susi harus menekan nelayan agar beralih ke alat tangkap lain.

Karena, penggunaan alat tangkap ikan cantrang terus menerus akan menghabiskan stok ikan perairan laut Indonesia.  

"Saya tidak boleh ngomong cantrang karena Presiden ingin selesai tahun lalu.

Baca: Nelayan Khawatir Susah Cari Ikan Jika Pabrik Semen Dibangun

Baca: Aksi Heroik Menteri Susi Memboyong Nelayan Penderita Tumor Tulang Berobat ke Jakarta

Ada permintaan keringanan, ya sudah kita kasih sampai 2017 selesai, yang kecil kita ganti alat tangkapnya, di bawah 10 GT, yang besar harus ganti.

Bukan suruh ganti, boleh silakan tapi harus ganti alat tangkapnya. Karena alat tangkap itu akan menghabiskan stok ikan kita," imbuh dia.  

Susi mempersilakan kepada siapapun yang tidak puas dengan kinerjanya untuk melapor ke Presiden Joko Widodo. Jadi, dirinya mohon jangan urusan perikanan di politisasi. 

Pengusaha kapal eks asing juga jangan sedikit-sedikit mengadu ke wakil rakyat terkait kebijakan. Dalam hal ini, Susi tidak ingin merugikan nelayan, melainkan hanya ingin menguntungkan nelayan.  

"Jadi jangan sampai masyarakat jadi alat politisasi dan keserahkahan beberapa pengusaha. Kita tidak mau mengcounter isu yang sama tiap tahun," kata dia.

"Tidak puasa dari kerjaan menteri ya lapor saja kepada presiden, tolong ganti menteri KKP, selesai sudah.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved