Prahara Keuangan DPRD Balikpapan

Beredar Surat Agen Travel Tagih Utang Perjalanan DPRD Balikpapan Rp 619 Juta

Tampak surat itu juga ditembuskan kepada Wali Kota Balikpapan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Balikpapan, Kepala Inspektorat Balikpapan

Penulis: Syaiful Syafar | Editor: Syaiful Syafar

"Saya tidak melihat itu semua (kebocoran anggaran). Kalau pandangan pribadi, saya tidak mengomentari. Itu urusan pribadi. Faktanya kan tidak ada, bebas-bebas saja," kata Abdulloh.

"Apa yang bocor saya sendiri nggak tahu, tanya saja yang bocor apanya; kendinya, talangnya, atapnya? Nggak tahu, tanya yang bersangkutan saja. Kalau mau cari ribut gampang, kalau mau cari damai susah," tegas Abdulloh.

Inspektorat Diminta Bergerak

Polemik dugaan kebocoran anggaran di DPRD Balikpapan menuai sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Koordinator Program Perkumpulan LSM Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL), Hery Sunaryo menilai, 'nyanyian' Andi Walinono seharusnya disambut baik dan ditindaklanjuti Inspektorat sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan uang rakyat di tengah defisit anggaran.

Baca: Banting Tulang Selamatkan Mangrove, Agus Bei Sempat Disangka Sakit Jiwa

Kebocoran anggaran DPRD, kata Hery, memang patut diduga terjadi mengingat beberapa waktu yang lalu anggota DPRD menghabiskan anggaran yang tidak sedikit pada perjalanan dinas.

Sempat juga terdengar masalah pertanggungjawaban dana reses, serta penggunaan dana rapat makan dan minum.

"Tujuan anggota DPRD membuka kebocoran anggaran di DPRD ini harus direspons positif, mengingat di tengah krisis kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat, ternyata masih ada anggota DPRD yang berani bersuara lantang membongkar adanya kebocoran dana," kata Hery.

Inspektorat, kata Hery, harus berani melakukan audit secara serius dan transparan terkait informasi ini. 

Kemudian dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan atas terjadinya pemborosan dan perilaku korupsi di DPRD.

"Selama ini Inspektorat terlihat lemah, contohnya beberapa waktu lalu saat adanya kasus bendahara di salah satu dinas melakukan korupsi bertahun -tahun. Salah satu penyebabnya dikarenakan lemahnya Inspektorat dalam melakukan pengawasan," ujar Hery. (ful/ald)

Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved