Soal Tagihan Utang yang Sempat Beredar di Medsos, Ini Pernyataan Wakil Ketua DPRD Balikpapan

Kalau soal apa yang disampaikan AW pada saat paripurna lalu, kan di inventarisir diinvestigasi tanggung jawabnya eksekutif.

Karena pengguna kuasa anggaran adalah sekretariat sehingga silakan sekretariat bertanggung jawab apabila mau memang benar adanya," katanya.

Thohari juga mengaku pihaknya sempat dikirimi invoice travel agency yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran untuk tagihan hingga Desember 2016.

Menurutnya, adanya invoice tersebut jelas tidak dibenarkan. Pasalnya, tagihan tersebut merupakan anggaran yang seharusnya selesai pada tutup buku tahun anggaran 2016 pula.

"Ya memang kemarin saya sempat dikirimi WA tentang invoice travel saya kirim ke Sekretariat Walikota, Sekda, Invoicenya 2016 sampai Desember 2016, kalau pembayarannya 2017 ya ga bisa karena harus selesai di 2016.

Tutup bukunya kan Desember 2016, kan itu kan program kegiatan fisik itu," katanya.

Terkait adanya dugaan penyelewengan yang menyebabkan kebocoran anggaran, pihaknya mengaku tidak tahu  karena hal tersebut merupakan permasalahan teknis.

Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah ini mismanajemen atau mispembukuan atau benar adanya penyelewengan lantaran belum ada laporan dari inspektorat.

"Saya malah nggak tahu persis karena masalah teknis,Ya saya belum bisa memastikan itu betul betul mis manajemen mis pembukuan ataukah ada penyelewengan tadi seperti yang saya katakan.

Saya belum bisa melihat ke sana karena belum ada laporan dari inspektorat, Mudah mudahan tidak terjadi kalau terjadi ya tercoreng, ya malu," katanya. (*)