Wow, Segini Harga per Kursi di Pilgub Kaltim yang Dipatok Parpol? Kandidat Cagub Mulai Kasak-kusuk

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pesta demokrasi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tak lama bakal digelar.

Sejumlah nama bakal calon gubernur pun mulai bermunculan. Mayoritas dari mereka adalah pemimpin daerah, tokoh politik, dan birokrat senior.

Sebut saja Rita Widyasari, Syaharie Jaang, Isran Noor, Yusran Aspar, Rizal Effendi, Sofyan Hasdam, Farid Wadjdy (pemimpin dan mantan pemimpin daerah).

Ada juga Rusmadi Wongso, Syahbani (birokrat senior), serta Hadi Mulyadi, Awang Ferdian, Makmur (tokoh politik).

Untuk mendapatkan dukungan partai politik sebagai perahu menuju Pilgub Kaltim 2018, para kandidat mulai kasak-kusuk melakukan lobi politik ke parpol (partai politik).

Tujuannya, bisa diusung atau mendapatkan dukungan dari parpol, baik di DPP maupun daerah.

Menurut sumber Tribun, komunikasi politik di antara kandidat dengan parpol disinyalir ada deal-deal untuk mencari titik temu atau kesepakatan.

Baca: Jadi Tersangka, Hari Ini Komika Acho Dibawa ke Kejaksaan, Pesohor Serukan Tagar KawalAcho

Baca: Diduga Sebar Tulisan Berkonten Ujaran Kebencian, Bareskrim Polri Amankan Sri Rahayu

Ini tidak lepas dari berapa biaya politik yang harus dikeluarkan untuk bisa mengantongi surat rekomendasi dari DPP.

Syarat utamanya, kandidat resmi mendaftar ke parpol, dan wajib mengikuti tahapan. Masing-masing parpol memiliki mekanisme atau sistem berbeda dalam menentukan kandidat calon yang diusung.

PDI Perjuangan misalnya, saat ini sudah memasuki tahapan fit and proper test yang digelar di DPP.

Partai Hanura sudah menjadwalkan Rakerda (13/8/2017) sekaligus penyampaian visi dan misi masing-masing kandidat. Begitu juga PAN dijadwalkan Rakerwil 26-27 Agustus 2017.

Sementara PKB Kaltim mengagendakan akhir Agustus menggelar Muskib (Musyawarah Kebangkitan). Muskib dihadiri DPC PKB se Kaltim dan sayap partai yang memiliki suara dukungan untuk kandidat.

Berbeda dengan Partai Golkar, yang jauh-jauh hari sudah menetapkan Rita Widyasari sebagai calon gubernur Kaltim.

Tahapan proses penentuan calon membuka peluang untuk melakukan negosiasi, membangun kesepakatan dan komitmen.

Termasuk biaya atau cost politik yang dibutuhkan, hingga mendapatkan surat rekomendasi dari DPP partai.

"Dari diskusi yang pernah saya lakukan dengan tokoh-tokoh partai, jumlahnya kisaran seperti itu (Rp 1,5 miliar). Tapi itu memang sulit dibuktikan.

Baca: VIDEO - Indahnya Goyang Dansa Air Mancur Menari, Lagu Daerah dan Dangdut Rhoma Irama Pun Ok

Baca: Ashanty Keguguran, Kehilangan Janin Calon Buah Hatinya, Begini Curhat Istri Anang Hermansyah

Inikan seperti kabar burung," kata Lutfi Wahyudi, Dosen Fakutas Ilmu Sosial dan Politik Unmul Samarinda kepada Tribun, Jumat (4/8/2017) malam.

Politisi senior Andi Harun pernah membeberkan pengalamannya saat menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Awang Faroek-Mukmin Faisyal pada Pilgub 2013 lalu.

Menurut Andi Harun, jual beli kursi partai sudah menjadi rahasia umum.

Kata dia, harga kursi partai di Pilgub Kaltim 2018 tidak jauh berbeda. Ia menyebutkan, harga kursi dipatok Rp 1 miliar sampai Rp 1,5 miliaran.

"Itu non-paket. Kalau paket, bisa Rp 30 miliar-Rp 35 miliar untuk partai dengan body besar (kursi banyak)," ungkap politisi yang kini menyandang gelar Doktor Pidana ini.

Prediksi Andi Harun, pada Pilgub Kaltim 2018 ada empat parpol yang memilki nilai jual kursi mahal. Alasannya, empat parpol, yakni PKB, PPP, PAN dan Hanura yang saat belum mengusung kadernya punya nilai strategis.

"Otomatis empat partai itu mencari siapa kandidat yang mau menggunakan kendaraan partainya.

Kan tidak ada yang gratis, diusung partai maupun didukung, ada cost politiknya," tegas Andi Harun saat ditemui di Sekretariat KONI Kaltim, Jumat (4/8/2017).

Biaya pilkada yang ditanggung para kandidat, memang tidak sedikit.

Untuk biaya belanja partai saja, bisa mencapai Rp 50 miliar. Biaya-biaya yang harus disediakan untuk menunjang mobilitas kandidat dan terget menang.

"Itupun belum termasuk biaya tim sukses, konsultan, saksi dan sewa transportasi.

Seperti helikopter atau sewa pesawat untuk kampanye ke daerah seperti Mahulu, Kubar dan lainnya.

Jadi kalau banyak kandidat, semakin mahal harga kursinya," kata mantan Ketua DPW PAN Kaltim.

Setiap kandidat cagub Kaltim dituntut menyiapkan biaya politik yang digunakan untuk menggerakkan perangkat tim pemenangan seperti saksi, tim sukses dan lainnya.

Soal biaya politik dalam pilkada pernah dikemukakan Andi Sofyan Hasdam.

Politisi senior Partai Golkar yang siap maju pada Pilgub 2018 ini mengatakan, syarat ikut bersaing memimpin Kaltim harus memiliki 'isi tas' .

Baca: Ryan Thamrin dr Oz Meninggal - Ibunda dan Tantenya: Rencana Menikah Tahun 2017, Calon Istrinya. . .

Baca: Wow, Gadis Jelita Ini Calon Istri Aktor Ganteng, Lempar Kemesraan di Medsos, Netter: Serius

Modal finansial itu digunakan untuk keperluan biaya politik, seperti membayar honor saksi di setiap TPS.

"Untuk menjadi pemimpin harus memiliki elektabilitas, kapasitas dan yang terakhir isi tas. Maksudnya duit.

Jangankan mau maju di (pemilihan) gubernur, jadi anggota DPR saja harus punya modal," tegas mantan Walikota Bontang, usai mengembalikan formulir pendaftaran di Rumah PAN Kaltim, Samarinda, Senin (24/4/2017) lalu.

Menurut dia, modal atau kemampuan finansial diperlukan untuk biaya politik. Tetapi bukan dijadikan sebagai alat money politic atau membeli suara pemilih.

Mulai Lobi-lobi

Saat ini para kandidat maupun pengurus parpol tengah melakukan lobi-lobi politik. Ini juga yang dilakukan Syaharie Jaang saat bertemu Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Pertemuan berlangsung di Jakarta, Selasa (11/7/2017) lalu.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltim Edy Russani sempat mengirim foto Ketua Umum DPP PKB yang akrab disapa Cak Imin bersama Walikota Samarinda.

Jaang mengenakan setelan jas warna abu-abu, sementara Cak mengenakan baju warna hitam dengan motif gambar kembang dipadu celana krem.

Baca: Pantai Kayu Angin Ramai Dikunjungi Warga saat Musim Durian

Baca: Video Eksklusif Peta Perebutan Kursi Kaltim 1

Baca: Begini Jawaban Raffi Ahmad, Usai Disinggung Ditjen Pajak soal Mobil Mewahnya

Tribun sempat menanyakan, hasil pertemuan itu apakah sudah deal? Deal (kesepakatan) yang dimaksud, termasuk komitmen biaya politik untuk satu kursi.

Edy menjawab singkat, bahwa sudah paham. "Soalnya kita tidak masuk tadi," katanya. Ditanya soal kesepakatannya? "Bersama-sama membangun Kaltim mas," jawab Edy.

Pasca pertemuan itu, beredar rumor bahwa PKB Kaltim sudah menerima uang panjar mahar. Kabar soal uang panjar tidak disebutkan nominalnya.

Kepada Tribun, Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin merasa gusar dan mengeluh terkait rumor tersebut.

"PKB dirumorkan sudah terima panjar. Padahal tahapan Muskib saja belum dilaksanakan," ungkap Syafruddin, Selasa (1/8/2017) pekan lalu.

Forum Muskib, kata dia, DPC PKB se Kaltim dan sayap-sayap partai hadir dan memberikan dukungan suaranya. Dukungan suara itu akan disampaikan ke DPP berdasarkan perolehan suara tertinggi.

Baca: Ceramah Melahirkan dengan Cara Caesar Termasuk Gangguan Setan Ustaz ini Panen Kontroversi

Baca: Video Baru Bocah Kirana Ditonton Setengah Juta Netizen Ini Aksinya yang Ngegemesin Abis

Baca: Posting Foto Begini, Makin ke Sini Mikha Tambayong Makin Berani

"Maksimal tiga kandidat yang kita sodorkan ke Ketum DPP Cak Imin. Sampai saat ini belum ada keputusan PKB usung kandidat si A, B atau lainnya. Tunggu keputusan DPP dan surat rekomendasi dari Ketum," tegasnya.

Terpisah, Ketua DPW PPP Kaltim Rusman Ya'qub menjelaskan perkembangan terakhir, kandidat-kandidat masih sebatas komunikasi saja. Belum ada keputusan.

"Kan kandidat harus ikut dialog publik. Kita lihat apa saja programnya. Ada komunikasi dengan kandidat yang telepon," ucapnya.

Sayangnya Rusman enggan menyebutkan siapa kandidat yang menghubunginya.

"Beberapa kali saya ditelepon. Seperti dikejar-kejar sama kandidat itu," tuturnya menceritakan, sambil tertawa, usai mengikuti rapat Tim Pansus RPJMD, Rabu (2/8) di Gedung D DPRD Kaltim.

(*)