Gara-gara Listrik, Gedung Education Centre Senilai Rp 84,4 Miliar tak Terurus

TRIBUNKALTIM.CO  - Dibangun sejak 2013, dan selesai di 2015, kegunaan dari Education Center yang dibangun di atas lahan seluas 4,9 hektar di Jalan PM Noor Samarinda masih menimbulkan pertanyaan.

Rusaknya beberapa fasilitas gedung seperti kaca, ventilasi serta adanya rumput di beberapa halaman masuk serta pelataran gedung ikut menambah kerunyaman dan kesan tak terurus.

Awal minggu lalu, Tribun menengok bangunan yang diklaim menghabiskan dana Rp 84, 4 miliar tersebut.

Baca: Tim Sepak Takraw Indonesia di Sea Games Walk Out Gara-gara Kepemimpinan Wasit

Dimulai dari bangunan hall, yang tepat berdiri usai gerbang masuk, 3 kaca ventilasi gedung sudah pecah.

Pecahan kaca tersebut, bahkan masih terlihat di sisi dalam ventilasi. Masuk melalui ventilasi kaca yang pecah, puluhan kursi hitam, teronggok, dan sudah terlihat penuh debu dan berjamur.

Begitu juga dengan kondisi dalam hall yang mulai diisi beberapa genangan air di atas lantai. Beberapa plafon juga terlihat terkelupas.

Masuk ke area dalam, diisi oleh kantor pengelola. Gedung kedua dengan 2 lantai ini menjadi tempat kerja UPT Education Center Samarinda.

Menurut M. Yusuf, pengelola sekaligus Kepala Balai Pendidikan Kejuruan Disdik Kaltim, ada sekitar 27 pegawai yang menempati kantor pengelola tersebut.

Lebih ke dalam,diisi 3 gedung workshop sekaligus lab untuk beberapa keahlian pendidikan, semacam lab bahasa inggris, lab kimia dan lab fisika.

Baca: Warganet Geruduk Akun Instagram Pemain Timor Leste yang Tendang Evan Dimas

Seluruh workshop tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti lab audio untuk bahasa inggris. Namun, untuk bisa masuk, halaman gedung workshop sudah sulit dilalui, Ini karena adanya rumput serta halaman tanah yang mulai becek.

Kondisi bangunan terkahir, yakni asrama, juga demikian. Tanaman dan rumput sudah mulai tumbuh di sekitaran gedung. Permasalahan terakhir yakni listrik. Sejak selesai dibangun, Education Centre hanya gunakan listrik voucher dalam pencahayaan. Biaya Rp 5 juta/ bulan dikeluarkan Disdik Kaltim untuk itu.

Saat ini, ada dua pihak yang menghandle Education Center .

Pertama yakni perwakilan Disdik, yang diketuai M. Yusuf, selaku Ketua Balai Pendidikan Kejuruan Disdik Kaltim.

Kedua, adalah LPKR (Lembaga Pengembagan Kreatifitas) Kaltim, sebuah LSM yang ditunjuk Pemprov mengembangkan beberapa kegiatan di Education Center.

Kedua pihak inilah yang sementara menjadi pengoperasionalan Education Center.

Baca: Curhatan Afgan Diusir dari Prambanan Jazz, Molor 2 Jam, Sound System Mati, hingga Lampu Dimatikan

"Saat ini, kami sudah lakukan beberapa kegiatan di EC. Seperti dance, tari, musik, serta lainnya.Tetapi, kendala utama memang adalah ketersediaan listrik. Kami tak bisa melakukan kegiatan besar, misalnya
menggunakan hall EC, karena pasokan listrik tak ada.Padahal, kapasitas hall di EC itu bisa menampung hingga 200 orang. Belum lagi misalnya, halaman. Itu jika ada pasokan listrik, bisa digunakan sebagai area kuliner," ujar Yoyok Prasetyo, Ketua LPKR Kaltim.

Kendala lain, yakni tak tersedianya kantin di dalam EC. Jika LPKR mengadakan kegiatan, sebagian besar siswa sekolah justru memilih makan di luar EC.

"Kalau dilihat potensi, EC bisa sangat potential. Semuanya sudah lengkap. Mulai dari ketersediaan hall, lab, hingga asrama. Tetapi, kembali pada masalah utama tadi, belum ada listrik. Tak ada juga kantin. Sekarang sudah ada sekitar 500 orang dari anggota LPKR yang menggunakan EC, tetapi kesulitan jika ingin mendapatkan makanan," katanya.

Persoalan tak ada listrik ini kemudian Tribun konfirmasi kepada Mispoyo, Kasubag Perencanaan Disdik Kaltim.

Disebutnya, Disdik sudah pernah mengajukan pengadaan listrik pada 2016 lalu. Saat itu rupiah yang disiapkan ada Rp 558 juta, digunakan sebagai daya listrik awal EC.

Baca: Terkait Perceraian dengan Caisar, Berikut Enam Hal Pengakuan Indadari

Namun, meski sudah dianggarkan, listrik tak bisa masuk.
Penyebabnya, PLN saat itu masih belum memiliki daya berlebih untuk menerangi EC. Lepas di 2016, pengajuan kembali dilakukan di 2017. Anggaran yang dipatok adalah Rp1,4 miliar untuk daya lsitrik 555 kVA.

"Sudah diajukan di APBD-P 2017. Jumlahnya sebesar Rp 1,4 miliar, untuk daya listrik 555 kVA. Hitungan besaran Rp 1,4 miliar ini kami dapatkan dari pengelola EC. Disdik hanya anggarkan saja," ujar Mispoyo.

Apakah pengelola EC, sudah mengajukan permohonan listrik, dijawan M. Yusuf, sudah beberapa kali dilakukan. Tetapi, karena menunggu palu APBD-P 2017 diketok, ia belum bisa memastikan kapan listrik mulai bisa masuk di EC.

"Listrik sudah kami ajukan ke PLN Samarinda, sebesar 555 kVA. Itu sudah menerangi seluruh bangunan di EC. Kami sudah kontak dengan PLN, dan mereka sudah siap. Tinggal menunggu ketok palu dari pemerintah," ujarnya.

Manager PLN Samarinda, Basuki, juga mengiyakan hal tersebut. Pihaknya tak butuh waktu lama untuk bisa menerangi EC. Tetapi, kepastian akan pendanaan sudah harus diberikan oleh pengelola EC.

"Masalah daya kami tak masalah. PLN Samarinda surplus 140 megawatt, sementara daya yang diminta EC hanya 555 kVA. Itu sama seperti 0,5 megawatt. Jadi, dua kali lipat daya listrik yang dminta EC pun sekarang kami bisa penuhi. Kapan bisa menyala, karena daya di atas 200 kVA, maka pengelola harus menyiapkan travo listrik. Ini berarti kami baru bisa memasang listrik jika travo sudah selesai. Maksud saya, saling koordinasi. Jangan saling kagetan. Kalau kami oke kan sekarang, bulan depan, EC sudah harus bayar beban, tetapi sampai saat ini kan kepastian pembayaran masih belum diberikan. Petugas kami juga ikut mendesak, kapan kepastian untuk dananya," ucapnya.

Menanggapi itu, M. Yusuf tetap tak bisa memutuskan. Pasalnya, ia tetap harus menuggu kucuran dana dari APBD-P 2017.

"Kalau pemerintah turunkan segitu, kami langsung bisa pasang. Kami cobalah berjuang. Rp 1,4 miliar itu juga untuk beberapa fasilitas listrik lain, seperti misalnya travo. Jadi, nanti akan kami lelang untuk pengerjaan travo itu. Kalau ketok palu belum terjadi, kami tak berani juga pastikan," ucapnya.

Menunggu Direktur EC
Persoalan lain selain listrik di EC, yakni belum adanya penanggung jawab penuh akan EC. LPKR dan Balai Pendidikan Kejuruan Disdik, hanya bersifat sebagai pengelola sementara.

Mereka tak memiliki kewenangan penuh akan pengoperasional EC. Saat ini, hanya sebatas pemanfaatan,
belum masuk pada aspek pendapatan berupa PAD.

Belum adanya kewenangan penuh akan EC, terlihat dari tak bisa dilakukannya beberapa biaya perbaikan di beberapa kerusakan EC.

"Kami sementara hanya berkantor di sini. Karena ada alat-alat lab, yang perlu kami pelihara. Kalau mengadakan kegiatan di EC, sebenarnya bisa, tetapi karena tak ada listrik, jadi tak bisa.

Untuk pemeliharaan, anggaran kan kami terpusat di induk (Disdik Kaltim). Kaca pecah, itu belum tercover. Untuk pemeliharaan per bulan, masih sebatas biaya listrik voucher, air, kebersihan dan keamanan," ucapnya.

Baca: Irfan Bachdim Ngetweet Soal Filipe Oliveira, Begini Reaksi Warganet

Pun demikian dengan LPKR Kaltim, yang saat ini hanya bisa menggunakan EC sebagai tempat berlatih dan belajar bagi beberapa komunitas,serta pelajar.

"Kami masih sebatas pemanfaaatan. Belum bisa masuk pada pemasukan PAD. Sudah pernah ada beberapa Kepsek serta sekolah yang bergabung dan gunakan EC sebagai tempat pembelajaran.

Tetapi kalau soal anggaran, kami terhenti kembali. Kuncinya memang pada adanya Direktur khusus untuk EC," ucapnya. (Anjas Pratama)