Komisi III Pertanyakan Konsistensi Pengendalian Banjir Samarinda

SAMARINDA, TRIBUN - DPRD Samarinda menyoroti langkah pemkot dalam menangani banjir. Ketua Komisi III, DPRD Samarinda, M Tahrir menilai, pemkot terlalu cepat berganti rencana untuk mengatasi banjir.

Tahrir menilai, penanganan banjir harusnya berlandaskan kajian teknis yang matang sehingga, tidak bisa langsung berganti rencana. "Kalau ada wacana baru, tidak bisa serta-merta. Kan wacana baru dengan rencana yang lama, sama-sama belum terbukti," kata Tahrir.

Sebelumnya, Pemkot dan DPRD Samarinda bersepakat mengendalikan banjir di dua titik dengan pola pembiayaan multiyears contract (MYC). Dua lokasi tersebut di Jalan KH Wahid Hasyim dan Jalan DI Pandjaitan.

Dalam proses pembahasan APBD Perubahan 2017. Pemkot dan DPRD terlihat bersepakat membatalkan dua proyek yang sudah disepakati semula. Pemkot tampaknya punya rencana lain dalam hal menangani banjir.

Pemkot juga mewacanakan akan bekerjasama dengan universitas di Semarang, untuk mereview ulang, kajian penanganan banjir di Kota Tepian, yang sejatinya sudah ada. "Justru cara baru itu juga akan menimbulkan pertanyaan. Bagaimana proses pengkajian sebelumnya. Kok ada yang baru lagi? Kenapa dengan rencana yang dulu? Kenapa dievaluasi," kata Tahrir.

Dua proyek MYC pengendalian banjir, kata Tahrir, menjadi salah satu dari rencana pengendalian banjir yang disoroti oleh DPRD. "Kami minta proyek itu dipending. Sambil memertanyakan masalah sosialnya. Jangan sampai, anggaran dikucurkan, banjir masih terjadi. Bisa juga anggaran menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Kan itu jadi tolak ukur kinerja pemerintah," ungkap Tahrir.
Politisi asal Golkar ini juga melihat upaya pengendalian banjir yang terjadi, tidak konsisten.

"Ada proyek MYC tapi konsistensinya hanya di awal. Tidak diteruskan ke tahap berikutnya dan malah berganti proyek lain," urainya.

Tahrir menilai ada kelemahan perencanaan di Pemkot Samarinda. Sehingga, persoalan baru muncul saat program telah disetujui. "Katanya MYC dicoret karena keterbatasan anggaran. Nah, perencanaannya dulu bagaimana? Persoalan ini harus dikaji betul-betul. Kenapa teknisnya tidak didiskusikan dulu," tuturnya. (rad)