Investasi Tiongkok ke Kaltara Ditaksir USD 45,98 Miliar, Ini Proyek yang Dibangun

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah melalui kementerian terkait terus berupaya melakukan percepatan beberapa program strategis nasional, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara). Seperti yang dilaksanakan Selasa (5/9) kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan memimpin Rapat Koordinasi Kerjasama Investasi Indonesia-Tiongkok di Gedung Kemenko Kemaritiman.

Dalam kesempatan tersebut turut serta hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI Rudiantara, Kepala BKPM RI Thomas T Lembong, serta para pejabat kementrian terkait. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama sejumlah pejabat SKPD Pemprov Kaltara ikut hadir dalam rapat ini.

Baca: VIDEO - Beginilah Kemesraan Raisa dan Hamish Daud saat di Atas Ranjang, Bikin Baper!

Rapat koordinasi ini fokus pada pembahasan 4 daerah yang akan menjadi tempat proyek belt and road initiative (BRI) Indonesia-Tiongkok. Empat daerah yang dimaksud adalah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Empat daerah ini memiliki program yang berbeda. Kaltara misalnya menitikberatkan investasi sektor perkebunan, hydro power (energi air), pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, dan rencana pembangunan kilang minyak.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya menyebut beberapa program BRI Indonesia-Tiongkok di Provinsi Kaltara. Seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan yang meliputi pelayanan lintas batas negara, hankam, pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan.

Baca: Surprise! Diam-diam, Zaskia Sungkar Cs Beri Jamuan Ini kepada Bella Jelang Pernikahannya

Lalu rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan yang di dalamnya meliputi pariwisata, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Disebutkan pula Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Kayan Mentarang, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning.

Dari semua rencana kerjasama investasi Tiongkok di Kaltara nilai investasinya diperkirakan USD 45,98 miliar.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie usai pertemuan mengungkapkan, dari program-program tersebut, diutamakan tiga kegiatan prioritas, dengan nilai investasi kurang lebih USD 26 miliar. Prioritas pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina dengan kebutuhan USD 7,0 miliar, pembangunan PLTA Sungai Kayan Bulungan yang bernilai investasi USD 17,30 miliar

KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi juga termasuk yang prioritas dengan kebutuhan investasinya mencapai USD 1,68 miliar. "Ini termasuk pembangunan pelabuhan internasional," kata Gubernur Irianto Lambrie.

Baca: Wah, Pak Bupati Punya Kebiasaan Unik, Ogah Makan di Resto Mewah, Nyaman di Tempat Begini

Rapat ini sekaligus membentuk Tim Kerja yang dinamai Komite Kerjasama GMF BRI. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan didaulat sebagai Ketua Komite. Beberapa menteri Kabinet Kerja juga masuk dalam struktur tim kerja ini.

"Termasuk lebih spesifik lagi, nanti per lokasi ada timnya. Kaltara masuk dalam tim kerja atau working group II yang diketuai oleh Menteri Perindustrian," ujarnya.

Dari pertemuan itu, ditarik kesimpulan, bahwa percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia-Tiongkok melalui GMF BRI terus dilakukan. Bahkan Menko Kemaritiman minta agar progresnya selalu dilaporkan secepatnya.

Hasil rapat diperoleh banyak masukan bagi provinsi Kaltara. Salah satunya membangun kawasan industri terintegrasi dan membangun PLTU sebagai alternatif sembari menunggu pembanguna PLTA Sungai Kayan.

Baca: Pilu! 2 Gadis Kakak-Beradik Diperkosa Ayah, Paman dan Kakeknya, Begini Nasibnya Sekarang

"Kaltara memiliki banyak batu bara, jadi untuk pembagunan PLTU inshaallah tidak masalah, dan bisa terbangun. Dari Tsingshan yang berencana membangun industri smelter juga sudah melakukan survei," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur memberikan masukan terkait skema joint venture antara perusahaan Indonesia denga Tiingkok. Dengan skema ini, menurutnya, akan lebih mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Indonesia.

"Selain itu, perlu diatur dengan sebaik-baiknya mekanisme penggunaan tenaga kerja asing agar tidak menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah. Kemudian juga perlunya konsistensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis," sebutnya. (adv/hms)