Kelak, Belanja Pakai Uang Ringgit di Wilayah NKRI Bakal Dikenai Sanksi

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Untuk tahun 2017 ini, jumlah uang baru emisi tahun 2016 diedarkan di Provinsi Kaltara selama tahun 2017 mencapai lebih Rp.2 triliun.

Dan hingga saat ini, kata Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kaltara, Hendik Sudaryanto, Rabu (19/9/2017), jumlah uang baru yang sudah beredar mencapai Rp1 triliun.

"Kalau berapa yang sudah beredar sampai sekarang, sekitar setengahnyalah," katanya.

Untuk Provinsi Kaltara,  uang baru ini disalurkan melalui kas titipan di Bank Kaltim yang ada di Tanjung Selor.

Dengan jumlah mencapai lebih Rp 2 triliun tersebut, kebutuhan uang emisi baru di Provinsi Kaltara menurutnya sudah bisa terpenuhi.

"Kita taruh di Bank Kaltim, selanjutnya bank-bank yang akan mengambil ke sana," jelasnya.

Lebih jauh dipaparkannya, peredaran uang baru di Provinsi Kaltara, khususnya di wilayah perbatasan mendapat perhatian khusus BI.

Peredaran yang rupiah di perbatasan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara.

Fakta bahwa saat ini warga perbatasan yang ada di Kaltara lebih suka bertransaksi dengan uang ringgit Malaysia, menurutnya tidak bisa dibantah.

Baca: Rakyat Indonesia Masih Ribut soal PKI, Begini Pengakuan Menhan

Baca: Berpikir Positif, Christine Hakim Dukung Ide Jokowi Bikin Film G30S PKI Versi Kekinian

Baca: Terjerat Kasus Narkoba, Indra J Piliang tak Ditahan Polda Metro Jaya

Baca: Wanita Sering Alami Nyeri Pinggul, Ternyata 5 Hal Ini yang jadi Penyebab

Baca: Heboh Mobil Lelang Sitaan KPK, Begini Cara Urus Kendaraan yang tak Punya Surat-surat

Baca: Eva Sundari Sindir Prabowo soal Jokowi Bantu Rohingya: Pencitraan Minus Kerja Hanya Buih

Baca: Wajib Coba 4 Jajanan Kekinian Serba Mangga, yang Terakhir Harganya Nggak Menguras Kantong!

Baca: Masih Terkenang Duet dengan Raisa, Jokowi Akhirnya Ngomong Begini

Baca: Surplus Listrik, Begini Ajakan PLN Kaltim untuk Kalangan Industri

Namun terkait fakta ini, BI  tidak lantas bisa serta merta melakukan tindakan-tindakan represif.

"Pertanyaannya, sudahkah uang rupiah banyak beredar di sana ? Sudahkah mereka teredukasi ?," katanya.

Untuk menjamin ketersedian uang rupiah, saat ini pihaknya sudah menempatkan beberapa kas keliling di wilayah-wilayah perbatasan.

Selain melayani penukaran, kas keliling ini juga melakukan sosialisasi uang rupiah di kepada masyarakat.

Jika hal ini sudah terpenuhi dan masyarakat tetap menggunakan uang ringgit, barulah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku akan mulai diterapkan.

"Kita edukasi dulu, kita siapkan uang rupiah sesuai kebutuhan merekan. Kalau itu sudah, barulah kita berkordinasi dengan aparat," katanya. (*)