Duh, Pak Camat Akui Warganya Makin Sejahtera, Sayang Sumbernya Masih Ilegal

Dia sendiri mengaku sudah sering berdebat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) seputar data yang digunakan.

Penulis: Doan E Pardede |
TRIBUNKALTIM/DOAN PARDEDE
Ilustrasi. Seorang anak bersama orangtua berjalan di salah satu gang di salah satu desa di Kecamatan Sekatak, kabupaten Bulungan, beberapa waktu lalu. 

Diperpanjang Masa Pendaftaran Panwascam Wilayah Kecmatan di Paser

Inilah Jadwal Pemasangan Sensor Kabel Jembatan Mahkota II

Rita Widyasari Tersangka - Ini Hasil Rapat Partai Golkar Tentang Status Calon Gubernurnya

Oleh karena itulah, Sapri mengaku sangat menyambut baik program MPM dan PBDT yang dilaksanakan oleh TNP2K ini.

Sapri mengakui, beberapa tahun terakhir atau tepatnya sejak ada tambang emas beroperasi, kesejahteraan warga di Kecamatan Sekatak perlahan meningkat.

Dan menurutnya, warga-warga ini sudah sangat layak dikeluarkan dari kategori miskin. Untuk itulah, data warga miskin ini sangat perlu dimutakhirkan.

"Kegiatan yang paling kelihatan menaikkan kesejahteraan masyarakat itu memang tambang emas. Cuma sayangnya, masih ilegal," ujarnya.

Dia berharap, agar kedepannya ada solusi untuk masalah tambang emas ilegal ini. Salah satunya dengan memasukkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan.

"Kalau ada itu, kita jadi bisa mengurus IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat). Supaya bisa legal," imbuhnya.

Baca juga:

Modus Baru Kejahatan di ATM, Pelaku Tempel Ini di Mesin

Panglima TNI dan Wiranto Menghadap Jokowi Berbarengan, Ada Kondisi Apa?

Rita Widyasari Tersangka - 'Masih Bernafas Disyukuri, Doakan Kuat'

PKS Gandeng PAN di Pilkada Jawa Barat, Koalisi Dengan Gerindra Bakal Bubar Tengah Jalan

Sidang In Absentia, Mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra Akhirnya Divonis 5 Tahun Penjara

Wakil Menteri Pendidikan Arab Saudi Dipecat, Gara-gara Foto Raja Faisal Bersama Master Yoda

Indonesia Expo di Kota Alexandria Mesir Berhasil Raih Transaksi Senilai Rp 362 Miliar

Masih terkait pemutakhiran data, peran pihak kecamatan hingga desa menurutnya mutlak dibutuhkan.

Dan untuk mendukung hal tersebut, tentunya dibutuhkan ketersediaan jaringan internet dan listrik yang memadai.

Terkait dua hal ini, dia juga berharap agar mendapat perhatian dari Pemkab Bulungan.

"Kita memasukkan data itu kan nanti pakai aplikasi. Di Sekatak, listrik hanya mengalir 12 saja per hari dan jaringan internet belum tersedia," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved