Walhi Nilai Kaltim Tak Layak Gelar GCF, Ini Alasannya
Ia menjelaskan, penyelenggaraan GCF di Kaltim hanya seremonial semata tidak ada target yang benar-benar nyata.
Penulis: Budi Susilo |
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli lingkungan Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan, provinsi yang dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak tidak layak menggelar Governors Climate and Forests Task Force (GCF).
Hal ini disampaikan melalui Topan Wamustofa Hamzah, Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, kepada Tribunkaltim.co pada Rabu (27/9/2017) di Taman Bekapai Balikpapan.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan GCF di Kaltim hanya seremonial semata tidak ada target yang benar-benar nyata.
Kaltim mengklaim menjaga alamnya secara baik namun ini bukanlah fakta yang nyata.
Pemaparan Gubernur Kaltim Awang Farouk soal Kaltim Green kepada dunia hanyalah jualan semata.
"Kaltim green adalah hoax. Kaltim tidak layak jadi tuan rumah (penyelenggara event GCF)," ujarnya kepada Tribunkaltim.co
Ia menjelaskan, belakangan ada warga masyarakat dikriminalisasikan hukuman penjara selama 107 hari dengan alasan tidak masuk akal, padahal melindungi hutan adat Long Isun, bernama Theodorus Tekwan Ajat.
"Banyak hutan yang rusak. Ada desa yang hilang akibat tambang. Belum lagi banyak korban tambang," ungkap Topan.
Baca: Kaltim Kehilangan Hutan 98 Ribu Hektar, Greenpeace Ungkapkan Belum Ada Komitmen Gubernur!
Baca: Wah, Hutan Kalimantan Masuk 11 Wilayah Dunia Penyumbang Deforestasi
Menurut dia, solusi utama penuntasan deforestasi di Kaltim bukan lebih kepada persoalan dana.
"Bukan cari pendonor. Atur lagi kebijakan. Ada diregulasinya," ujarnya.
Langkah konkret utama jawabannya adalah lebih kepada pelaksanaan Undang-undang.
Baca: Rita Widyasari Tersangka - Bupati Kukar Dicegah Bepergian ke Luar Negeri
Baca: Asyik. . . DKP Bakar 200 Ekor, Yuk Ikut Kampanye Makan Ikan, Sehat Nih!
Baca: Besok 2 Panda Raksasa Diterbangkan dari China ke Indonesia, Bagaimana Persiapannya?
Baca: Dari Berdebar hingga Berpelukan, Beginilah Reaksi Pengungsi Gunung Agung saat Dikunjungi Jokowi
Selama ini Pemprov Kaltim salah membuat kebijakan dan salah pikir, selalu saja lebih kepada bahasa yang berbau investasi.
"Pemerintah harus tegas dengan aturan yang ada," kata Topan. (*)
