Sebut Pribumi di Pidatonya, Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi

TRIBUNKALTIM.CO - Organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI), melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Melansir dari Tribunnews.com, BMI melaporkan Anies perihal pidatonya usai pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota yang mengandung kata-kata pribumi.

Laporan BMI tersebut pun dilayangkan ke Bareskrim setelah diarahkan oleh Polda Metro Jaya.

Baca: Sopir Angkot Demo, Penumpang Terpaksa Diturunkan

"Kami melaporkan saudara Anies Baswedan terkait isi dari sebagian pidato politik kemarin mengenai kata pribumi dan non probumi. Kami dari Polda Metro Jaya tapi dilimpahkan ke Bareskrim," ujar Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta Pahala Sirait kepada wartawan sebelum masuk ke Gedung Bareskrim.

Pahala menjelaskan bahwa ucapan Anies pada pidato tersebut tidak sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

Diketahui, Inpres sudah melarang penggunaan kata pribumi dan non-pribumi dalam penyelanggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pemerintah.

Baca: Via Vallen Kena Tegur Gara-gara Posting Ini di Instagramnya

Tak hanya Inpres, BMI juga melaporkan Anies dengan dugaan pelanggaran pasal UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Sejak ada Inpres itu tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi," ungkap Pahala.

Pahala juga menjelaskan tujuan pelaporannya adalah agar pidato tersebut tidak menimbulkan perpecahan.

Baca: Dipicu Pernyataan Anggota DPRD, Angkot di Balikpapan Mogok lagi

"Kita mau dengan pidato tersebut tidak memecah belah kedepannya. Jadi kami ini memiliki fungsi kritisi karna kami organisasi sayap partai sebagai salah satu fungsi kami adalah salah satu kontrol yakni kami melaporkan di Bareskrim," tambah Pahala.

BMI pun juga melampirkan barang bukti dalam pelaporan ini seperti berkas lampiran pidato dan video Anies saat berpidato di Balai Kota.

Karena pidato tersebut, BMI menilai bahwa ucapan Anies soal pribumi tersebut kurang tepat.

Baca: Sopir Angkot Balikpapan Lakukan Sweeping, Driver Online Perempuan Dikejar, Begini Nasibnya . . .

Menurut BMI, Anies seharusnya fokus pada langkah untuk membangun Jakarta dan tidak menyinggung isu SARA.

"Kami juga mengkritisi bapak Anies Baswedan, gubernur terpilih ini sudah saatnya membangun Jakarta lebih baik. Merajut hal-hal di dalam pilkada kemarin yang sudah mencoreng, jadi bukan saatnya lagi membicarakan seperti itu," ujar Pahala dilansir dari Tribunnews.

Menurut Pahala, laporan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah untuk tidak menyinggung masalah pribumi.

Karena dapat menyebabkan konflik di masyarakat.

Baca: Jual Keperawanan Demi iPhone 8, Gadis Ini Alami Nasib Tragis

"Ini jadi pelajaran bagi kepala daerah yang akan berorasi, ke depannya tidak lagi mengucapkan adanya pribumi dan non pribumi. Karena di balik itu sangat bisa sangat menimbulkan konflik antar suku, ras, budaya dan agama," tambah Pahala.

Pada saat menyampaikan pidato politik, Senin (16/10/2017) malam, Anies menceritakan sejarah panjang Republik Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti Sumpah Pemuda, perumusan garis besar Republik Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan.

Anies mengatakan, setiap sudut di Jakarta menyimpan sejarah, sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta yang merupakan kisah pergerakan peradaban manusia.

Menurut Anies, berakhirnya penjajahan yang pernah terjadi di Jakarta selama ratusan tahun harus dijadikan momentum bagi pribumi melakukan pembangunan dan menjadi tuan rumah yang baik.

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies, Senin (16/10/2017) malam.

Kemerdekaan di Indonesia, kata Anies, direbut dengan usaha sangat keras sehingga alam kemerdekaan harus dirasakan semua warga. (TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)