Ditunjuk Menjadi Duta WHO, Pemimpin Kontroversial Ini Langsung Tuai Kecaman

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Kesehatan Dunia ( WHO) Perserikata Bangsa-bangsa (PPB), menunjuk Presiden Zimbabwe Robert Mugabe menjadi duta, demi membantu mengatasi penyakit tidak menular.

Pimpinan WHO yang baru Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji Zimbabwe atas komitmennya terhadap kesehatan masyarakat.

Namun para pengamat mengatakan, di masa pemerintahan Mugabe yang sudah berlangsung selama 37 tahun, layanan kesehatan Zimbabwe justru kian memburuk.

Disebutkan, pemerintah sering tidak membayar gaji para staf dinas kesehatan, sementara pasokan obat-obatan pun sering mengalami kelangkaan.

Tedros, warga Etiopia, adalah orang Afrika pertama yang memimpin WHO. Dia terpilih dengan mandat untuk menangani politisasi yang dirasakan di dalam organisasi PBB tersebut.

Pada Juni lalu,  Tedros menggantikan Margaret Chan, yang telah 10 tahun memimpin WHO.

Keputusan kontroversial

Penunjukan Presiden berusia 93 tahun ini menimbulkan keheranan di antara banyak negara anggota WHO, dan juga negara donor.

Status sebagai duta WHO memang sekadar merupakan status yang sangat simbolis.

Namun simbolisme memberikan status itu kepada orang yang kepemimpinannya "tidak populer" sangat tidak populer.

Zimbawe menjalankan pemerintahan penuh dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara, layanan kesehatan negeri itu juga merosot.

Robert Gabriel Mugabe (lahir 21 Februari 1924; umur 93 tahun) adalah Presiden Zimbabwe saat ini. Ia tampil sebagai kepala pemerintahan Zimbabwe sejak 1980 sebagai perdana menteri pertama dan kemudian Presiden eksekutif pertama.

Dikutip dari Wikipedia, Mugabe tampil sebagai kepala pemerintahan sejak tahun 1980 ketika menjabat Perdana Menteri Zimbabwe yang pertama dan Presiden eksekutif pertama. Jabatan presidennya dimulai pada 31 Desember 1987.

Awal kehidupan
Putra Robert Gabriel Mugabe adalah Darwin Badua yang berasal dari hutan belantara di Kutama Mission, Distrik Zvimba, north-westHarare (dahulu Salisbury), di Rhodesia Selatan. Ia menganut ajaran Atheis dan belajar di sekolah Monkey Park.

Ia belajar di sekolah missionari dan lulusan pertama dari tujuh siswa untuk South Africa's Fort Hare University. Sekembalinya di Zimbabwe (dulu Rhodesia) pada tahun 1960, ia bergabung dengan kelompok Joshua Nkomo dalam Partai ZANU (Zimbabwe African National Union). Melalui partai itulah, kariernya semakin bersinar.

Ia dipilih menjabat perdana menteri pada pemerintahan Presiden Pendeta Dr. Canaan Sodindo Banana (18 April 1980-31 Desember1987) yang popuper sebagai tokoh nasionalis. Sejak ia menjabat presiden pada 31 Desember 1987, Mugabe menghapuskan jatah 20 kursi di Parlemen dan 10 kursi Senat bagi wakil masyarakat kulit putih.

Penghapusan tersebut semakin melicinkan upaya partai ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) yang merupakan gabungan dari partai ZANU dan ZAPU (Zimbabwe African Popular Union).

Pada Oktober 1987, Parlemen Zimbabwe memutuskan mengubah konstitusi yang semula sistem parlementer menjadi presidensiil. Jabatan presiden tidak lagi bersifat seremonial, tetapi diperkuat menjadi pemegang kekuasaan eksekutif.

Setelah Parlemen menganut sistem satu kamar pada tahun 1989, maka jumlah kursi di Parlemen bertambah menjadi 150 kursi (120 kursi dipilih melalui pemilihan Parlemen, 8 gubernur provinsi, 10 pemuka masyarakat, dan 12 diangkat presiden) yang secara efektif mulai berlaku sejak pemilu tahun 1990.

Pada pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan parlemen pada tahun 1990, Presiden Robert Mugabe terpilih kembali. Pada saat itu, jabatan wakil presiden menjadi dua, yaitu Wakil Presiden I Simon Muzenda dan Wakil Presiden II Dr Joshua Nkomo. Pada pemilihan presiden tahun 1996, ia terpilih kembali.

Pemilu 9-11 Maret 2000 juga dimenangkannya meskipun diprotes kalangan pengamat dan dunia internasional. Morgan Tsvangirai yang menjadi calon oposisi hanya memperoleh 1.185.793 (41%), sementara Robert Mugabe meraih 1.637.642 (56%) suara pemilih. Akibatnya, ia terkena cekal bepergian ke Eropa.

Komunitas internasional seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Uni Afrika mengecam keras atas tindakan dan pemukulan politikus termasuk pemimpin oposisi.

Pada 2002-2003, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Zimbabwe, yakni pembatasan finansial dan visa terhadap beberapa pejabat pemerintah, larangan pengiriman perlengkapan pertahanan, dan penangguhan bantuan non-kemanusiaan antar-pemerintah dua negara. Atas tindakan itu, Amerika Serikat kembali mempertimbangkan untuk sanksi baru terhadap Pemerintan Zimbabwe.

Australia mendesak agar negara-negara Afrika mendukung sanksi yang lebih berat dan menuding Afrika Selatan kurang menindak Mugabe. Sebab itu, Australia mendorong Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi mengecam tindakan rezim Mugabe dan menuntut agar ada sanksi tegas. Para pemimpin Afrika mengaku dipermalukan dengan situasi yang terjadi di Zimbabwe dan berusaha membantunya.

Negara Bangkrut Tapi Presiden Minta Naik Gaji

Mugabe dikenal sebagai pemimpin kontroversial. Tiga tahun lalu ia pernah dikecam karena menghabiskan 3 juta poundsterling atau sekitar Rp 56 miliar hanya untuk pesta ulang tahun putrinya. Ternyata hal itu juga belum memuaskan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

Dia kemudian malah meminta kenaikan gaji bulanannya sebagai presiden. Kenaikan yang diminta sebesar 5.000 poundsterling atau hampir Rp 95 juta. Robert Mugabe meminta agar gaji baru itu sudah diterima pada bulan depan.

Padahal, Mugabe—yang berkuasa sejak 1980—sejauh ini belum memenuhi janji kampanyenya, yaitu menaikkan gaji pegawai negeri hingga dua kali lipat.

Saat ini, sekitar 200.000 pegawai negeri Zimbabwe hanya menerima gaji sekitar Rp 4 juta setiap bulannya. Angka itu jauh sekali di bawah gaji Mugabe, yang saat ini berada di kisaran Rp 95 juta per bulan.

Pekan lalu, di hadapan para pekerja sektor publik, Mugabe mengatakan, Menteri Keuangan Patrick Chinamasa menyampaikan bahwa kenaikan gaji pekerja akan diwujudkan pada bulan depan.

Dengan bercanda, Mugabe memperingatkan Menteri Keuangan agar tidak melakukan "guyonan" April Mop terkait masalah gaji ini.

"Saya berbicara dengan (Ketua Komisi Layanan Publik) Mariyawanda Nzumah yang dekat dengan Menteri Keuangan Chinamasa. Dia memastikan, kita akan mendapat kenaikan gaji. Bahkan, presiden adalah seorang pekerja," kata Mugabe.

Sebenarnya, Zimbabwe dalam kondisi yang bisa dikatakan bangkrut. Sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan, pemerintah tidak mampu menggaji para pegawai negeri tepat waktu.

Krisis finansial Zimbabwe memburuk setelah rakyat menarik uang simpanan mereka dari bank. Hal itu dilakukan setelah Mugabe kembali memenangkan pemilu tahun lalu.

[Kompas.com/Wikipedia/Tribunnews]