Pelaku Cyber Crime Resah Hadapi Daftar Ulang Kartu Prabayar

"Program ini membuat orang tidak bebas lagi gonti ganti nomer telepon, karena ada pembatasan," tuturnya. 

Baca: 7 Hal Penting yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Registrasi Kartu Prabayar, Nomor 6 Harus Hati-hati

Diharapkan, ketika identitas pemilik nomor telepon dituntut untuk menjadi semakin jelas maka peluang melakukan kejahatan jadi menyempit.

"Tak heran kalau program untuk keamanan pengguna telpon ini mereka tentang habis habisan dengan berbagai cara," kata Henri. 

Karena, menurut Henri, program daftar ulang dengan validasi identitas ini pasti akan merugikan secara politik dan ekonomi bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Baca: Sopir Angkot dan Online Bersitegang, Driver Go-Jek Bentuk Satgas

"Itulah kemudian menjadi tak aneh kalau mereka lalu membuat hoax macam-macam untuk menggagalkan," ungkapnya. 

Ada hoax yang menakut-nakuti masyarakat seakan dengan registrasi ini akan dikriminalisasi dengan Undang- undang ITE. 

"Ada hoax yang mengatakan program ini untuk mencuri data pribadi, padahal yang diminta cuma nomer NIK dan Nomer Kartu Keluarga," katanya. 

Bahkan anehnya lagi, hingga ada yang berupaya menyebarkan hoax yang berisi tuduhan politik, dikaitkan ke ajang pilpres tahun 2019 nanti. 

"Ujung ujungnya mengajak masyarakat untuk menolak daftar ulang," ujar Henri. 

Lewat penyebaran hoax yang massif, mereka berharap masyarakat bisa percaya, dan program daftar ulang nomer telpon akan gagal. 

Kalau gagal, berarti mereka akan tetap bisa menipu dan bisa pula terus menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. "Apakah keadaan penuh tipu daya dan fitnah ini akan kita biarkan?," ujarnya. 

Baca: Hasil Lengkap Liga Champions Dini Hari, Real Madrid Tersungkur, Klub Inggris Lanjutkan Dominasi

Padahal, sistem identitas tunggal yang terintegrasi dengan layanan publik dan keamanan, merupakan cita-cita lama yang sudah diprogramkan sejak pemerintahan sebelumnya. Hanya karena ada hambatan eKTP program ini tertunda, dan baru sekarang diwujudkan.