Penyediaan Ambulance Udara Bakal Gandeng MAF, Tunggu Izin Niaga dari Kemenhub

Kerja sama yang dimaksud dalam hal penyediaan ambulance udara bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman.

Andi menyebutkan, hal itu sudah diinstruksikan Gubernur Irianto Lambrie. 

"Dalam waktu dekat hal ini akan dibicarakan secara lintas instansi. Kita cocok bekerjasama dengan MAF, karena armadanya bisa menjangkau lapangan terbang di pedalaman karena fisik pesawatnya kecil," katanya. 

Selain Dinas Perhubungan, instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Biro Kesejahteraan Sosial juga akan berperan dalam program ambulance udara. Teknisnya baru akan dibicarakan dengan Asisten Setprov pekan ini.

Hal teknis itu kata Andi antara lain mencakup jadwal terbang, jumlah armada pesawat, kalangan warga yang diangkut.

"Yang jelasnya nanti akan dibahas mendalam saat rapat lintas instansi minggu ini," katanya.

Jika program ambulance udara ini akan dilaksanakan, praktis akan menelan anggaran daerah. Kemungkinan besar kata Andi program ini bergulir di tahun 2018.

"Kalau di APBD-Perubahan 2017 ini dipastikan tidak bisa. Tahun depan sangat memungkinkan. Tetapi kembali lagi hasil rapat itu nanti," katanya.

Sebetulnya maskapai MAF tidak memungut biaya, lantaran operasionalnya mengutamakan misi sosial.

Lantaran banyak warga yang membutuhkan pertolongan rujukan ke rumah sakit ke kota maupun yang berpergian dan masuk ke pedalaman cukup intensif, maka mau tidak mau maskapai tersebut memungut biaya untuk menutupi ongkos operasionalnya.

"Nah, kebetulan suplai anggaran dari donatur MAF itu sedikit. Jadi tidak bisa melayani semua masyarakat secara cuma-cuma karena ada ongkos operasional yang harus mereka tutupi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ada MoU dengan MAF soal kerjasama penyediaan ambulance udara itu," katanya. (*)