Pilpres 2019
Pernyataan Jimly Dukung Jokowi Dua Periode Tuai Protes Internal ICMI
ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat, misalnya, langsung menerbitkan pernyataan sikap untuk memprotes pidato Jimly.
"Diakui sebagai pandangan pribadi, bukan pandangan organisasi ICMI, karena selama ini secara kelembagaan ICMI belum pernah membahas dan menetapkan keputusan dukungan kepemimpinan presiden dua periode," ujarnya.
Najib menegaskan, ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi partai politik.
Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ICMI merupakan organisasi kecendekiawanan, yang bertujuan mengabdi dalam upaya menciptakan masyarkat madani.
Dengan demikian, pernyataan yang bersifat politis itu sama sekali bukan bagian sikap organisasi.
"ICMI Orwil Jawa Barat sangat menyayangkan atas pernyataan tersebut dan menyatakan menolak dengan pandangan pribadi Ketua Umum, dan meminta untuk mengklarifikasi dan meralat pernyataan tersebut," katanya.
Najib mengatakan, klarifikasi penting karena pernyataan itu menimbulkan kesimpangsiuran. Di satu sisi pernyataan itu merupakan pandangan pribadi, tetapi disampaikan di forum resmi organisasi.
Tak hanya dari pengurus yang masih aktif, protes juga datang dari mantan pengurus ICMI. Ketua ICMI periode 2003-2005 Said Didu mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang dilanggar oleh Jimly.
"Pertama, mengambil sikap tanpa melalui mekanisme organisasi. Kedua, membawa ICMI ke dalam politik praktis, dan ketiga, mengabaikan aspirasi umat. Peserta di dalam dan tokoh ICMI juga menyesalkan," ucap Said kepada Kompas.com.
Baca juga:
Calon Mahasiswa Wajib Tahu! 5 Gelar Jurusan Ini Mungkin akan Hilang dalam 20 Tahun ke Depan
Terkuak Fakta Mengerikan Jaringan LGBT Penyebar HIV, Netizen pun Geram
Pernyataan Jimly Dukung Jokowi Dua Periode Tuai Protes Internal ICMI
Terkait Masalah Yerusalem, Jokowi Telpon Presiden Palestina, Ini yang Disampaikannya
Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika Serikat, PKS Serukan Boikot Produk AS
Lewat Sepucuk Surat, Setya Novanto Mengundurkan Diri Sebagai Ketua DPR RI