APBD Nunukan
Bupati Minta Pendampingan Kemendagri Untuk Siapkan Perbup APBD
Rencana penerbitan Peraturan Bupati Nunukan tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018 ini menyusul gagalnya
Penulis: tribunkaltim | Editor: Martinus Wikan
lihat foto
TRIBUNKALTIM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui surat kepada Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie meminta pendampingan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk penyusunan Peraturan Bupati Nunukan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengatakan, pendampingan yang diharapkan ini terkait dengan mekanisme penyusunan maupun materi peraturan bupati yang akan diterbitkan.
"Ini baru terjadi sehingga kami meminta pendampingan Kemendagri. Saya sudah bersurat ke Gubernur. Minta arahan Gubernur seperti apa," ujarnya, Selasa (2/1/2017).
Rencana penerbitan Peraturan Bupati Nunukan tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018 ini menyusul gagalnya Pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD Kabupaten Nunukan menyepakati APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.
"Kan ini dipastikan perbup seperti apa? Kan ini baru terjadi. Ada juga aturan simpang siur yang katanya jika perbup, fisik tidak boleh. Tetapi kalau anggaran untuk pendidikan, itu kan wajib?" katanya yang memastikan pentingnya pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghindari perdebatan soal batasan kewenangan dalam Peraturan Bupati tentang APBD.
Bupati sebenarnya sama sekali tidak berharap ada kejadian seperti ini."Kita sebenarnya menyesalkan ini terjadi. Kan sebenarnya kita berfikir untuk kepentingan masyarakat kita. Kita tidak tahu, kenapa terjadi begini?" katanya.
Bupati mengatakan, ada peluang dilakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD Kabupaten Nunukan, terkait mentoknya pembahasan yang baru pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.
"Info terakhir nanti ada mediasi. Kita lihat keputusan Gubernur nanti seperti apa? Kemendagri seperti apa?," kata Laura.
Meskipun APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018 hingga kini belum ditetapkan, Bupati memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung normal."Pelayanan saya pastikan tetap jalan," ujarnya. (Noe)
