Dua Jam Rapat Koordinasi, Perizinan Transmart Langsung Ada Kemajuan

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ada hal yang cukup menarik seputar rencana pembangunan Transmart yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Penjabat (Pj) Sementara Walikota Samarinda Zairin Zain dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda yang digelar di aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Jalan S Parman, Senin (19/2/2018).

Untuk diketahui, karena 6.000 meter persegi dari keseluruhan lahan 4,1 hektare lahan yang dibutuhkan masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan Transmart di eks Lamin Indah Jalan Bhayangkara harus dihentikan Satpol PP Kota Samarinda.

Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) selaku pengelola Transmart juga diminta untuk melengkapi seluruh perizinan, salah satunya masalah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Baca juga:

BREAKING NEWS - Tiga Hari Hilang, Jasad Effendi Ditemukan Mengapung di Buih 4-5 Teluk Balikpapan

Setelah Menyambut dengan Bangga di Balai Kota, Begini Pesan Khusus Anies Baswedan kepada Persija

Wow, Rhoma Irama Disawer Harley Davidson Usai Konser di Pernikahan Putra Raja Tambang Kalsel

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda Ismansyah yang diwawancarai sebelum rapat dimulai menegaskan, Perusda MBS sama sekali belum pernah berkomunikasi secara khusus seputar pengalihan lalu lintas di lokasi yang rencananya akan dibangun Transmart tersebut.

Mengingat padatnya arus kendaraan di seputaran Jalan Bhayangkara, kata Ismansyah, maka harus dilakukan rekayasa lalu lintas.

Dan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa diambil, Perusda MBS memang harus mengajukan permohonan untuk dilakukan kajian Andalalin. 

"Nanti akan kita kaji. Lalu lintasnya dialihkan ke mana saja. Kita kurangi beban lalu lintas di Jalan Bhayangkara itu," ujarnya. 

Namun usai rapat yang berlangsung selama sekitar dua jam, Pj Walikota Zairin Zain mengatakan, sudah kemajuan terkait rencana pembangunan Transmart.

Masalah perizinan, termasuk Andalalin sudah tidak ada masalah dan sudah dikaji oleh Dishub Kota Samarinda.

Zairin menuturkan, apa yang sudah berlaku di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah layak ditiru.

Di Kabupaten ini, investor tetap bisa melaksanakan pembangunan kendatipun belum seluruh perizinan dilengkapi.

"Jadi sambil berjalan," imbuhnya.

Untuk RTH, nantinya, jelas Zairin, 6.000 meter persegi lahan yang masuk RTH tersebut akan digeser.

Dan untuk penggeseran ini, Walikota Samarinda akan mengajukan permohonan ke Gubernur Kaltim, untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Kehutanan.

"Jadi bukan dihilangkan. Tapi digeser tempatnya," ujarnya.

Zairin tak menampik bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah demi percepatan pembangunan Transmart.

Apalagi baru-baru ini, dirinya juga sudah mendapat tugas khusus dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk menuntaskan masalah perizinan Transmart tersebut.

Selain menunggu izin dari Menteri Kehutanan, pihaknya juga masih menunggu hasil review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.

"Sepanjang tidak melanggar aturan, kenapa tidak bisa lanjut," ujarnya.

Baca juga:

Convention Hall dan Hotel Atlet Bakal Terhubung Jembatan

Wah, Rahmad Mas'ud Ditunjuk Jadi Juru Kampanye Paslon Pesaing Adiknya

Jelang PGK, Presiden Borneo FC Isyaratkan Tak Ada Lagi Pertandingan Ujicoba untuk Timnya

Terkait apa hal yang cukup mendesak yang membuat Pemkot Samarinda terkesan mengebut pembangunan Transmart, Zairin menyebut bahwa hal ini cukup penting, agar wahana hiburan bagi warga Kota Samarinda bisa semakin bertambah.

Selain itu, kehadiran Transmart juga menurutnya akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Kota Samarinda.

"Bisa dari sisi parkir, retribusi apa, kan bisa menambah nanti itu. Terus, kebutuhan tenaga kerjanya ada, kaki lima juga masuk. Tinggal kita menyelamatkan Jalan Bhayangkara ini, bagaimana supaya tidak macet," ujarnya. (*)