Aset Pemkot Banyak Digugat, Sekda: Surat-suratnya Hilang

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tak sedikit aset Pemkot yang akhirnya digugat warga. Contohnya sekolah, jalan, hingga pasar. Hal ini terjadi lantaran Pemkot juga tak memiliki administrasi aset yang rapi.

Kondisi ini diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Sugeng Chairuddin.

Menurut Sugeng, ada beberapa aset lahan yang surat-suratnya sudah tak ditemukan lagi.

"Jujur saja, suratnya hilang," kata Sugeng, Kamis (12/4/2018).

Menurut Sugeng, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan surat tersebut hilang.

Baca juga:

Mahfud MD: Kitab Suci Adalah Wahyu dan Pesan Tuhan, Beda Jauh dengan Fiksi

Ini Dia Pembagian Grup Liga 2, Tim Kalimantan Berkumpul di Grup Timur

Waduh, Penjaga Rutan Ini Ternyata Pengedar Sabu-sabu, Lihat Barang Bukti yang Didapat Aparat!

Pria Lansia Tarik Uang Rp 2,1 M Sendirian, Teller Lapor Polisi karena Curiga Penipuan, Ternyata...

"Bisa dicuri orang. Bisa karena suratnya sudah lama sekali, terus pindah-pindah (gedung kantor) jadi hilang," ucapnya.

Mengenai dugaan surat tersebut sengaja dicuri oknum pegawai, menurut Sugeng, asumsi itu bisa saja muncul.

"Ya bisa saja orang berpikir begitu. Bisa iya, bisa juga tidak," katanya lagi.

Yang jelas, menurut Sugeng, Pemkot Samarinda terus berupaya merapikan administrasi aset-asetnya.

"Ya kita review dokumen kepemilikannya. Kita terus benahi," tuturnya.

Aset Pemkot yang digugat warga ini salah satunya SD Negeri 004, di Jalan Cendana.

Saat melakukan kunjungan lapangan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 2017, Sri Puji Astuti, mengungkapkan, lahan SDN 004 digugat ahli waris.

Baca juga:

Pria Tak Dikenal Diam-diam Ambil Jersey Pelatih Borneo FC, Begini Kronologinya

Chopper Emas Presiden Jokowi Bakal Mejeng di Ajang IIMS

Borneo FC Andalkan Sang Mantan Hadapi Persija Jakarta

Dubes Rusia Bertandang ke Kantor PSI, Sang Sekjen Ungkap Arah Pembicaraan

Menurut Puji, sebagian besar aset Pemkot yang tak bersurat berasal dari wakaf warga.

"Dulu, zaman orde baru, keinginan warga untuk membantu pemerintah itu besar. Jadi, pemerintah bangun sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, itu pakai tanah wakaf," ujar Puji.

Namun, pemberian warga tersebut kemungkinan tak langsung ditindaklanjuti dengan mengurus kelengkapan administrasi.

"Sebelum tahun 2000, aset itu di Pemprov. Dan diserahkan ke Pemkot setelah tahun 2000. Tapi yang diserahkan asetnya saja, suratnya tidak," kata Puji. (*)