Novel Baswedan Sebut Nama Jenderal Terlibat Penyiraman Air Keras Terhadap Dirinya

TRIBUNKALTIM.CO - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku telah melaporkan sosok jenderal yang diduga mendalangi aksi penyiraman air keras terhadap dirinya. Novel telah menyampaikan dugaannya itu ke polisi dan Komnas HAM.

"Saya melaporkan ke kepolisian dan ke Komnas HAM," kata Novel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Novel tak mau mengumbar nama jenderal yang diduga berada di balik teror air keras yang menyebabkan matanya cedera.

"Saya tidak pada posisi menyebutnya di forum‑forum publik. Saya menyebutkan di tempat di mana mestinya disampaikan," ujarnya.

Baca: Pemuda yang Kejar Jokowi Bertelanjang Dada, Dikabarkan Dijemput Pihak Istana

Novel pun mengungkapkan kekecewaannya kepada polisi yang belum mampu mengungkap kasus penyerangan terhadap dirinya yang terjadi setahun lalu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh dibiarkan dan saya juga kecewa pada proses pengungkapan yang sampai sekarang belum juga diungkap," katanya.

Novel bahkan menilai pihak kepolisian enggan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya.

"Saya sudah menyampaikan, seingat saya limabulan setelah saya di Singapura, saya menyampaikan bahwa saya yakin ini tidak akan diungkap. Apakah itu merupakan keengganan atau memang ada suatu kesengajaan, saya tidak tahu," katanya.

Baca: Ditanya Pilih Sophia Latjuba atau Ayu Ting Ting, Jawaban Robby Purba Bikin Heboh Netizen

Novel juga menyampaikan harapannya agar Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas teror yang dialaminya.

TGPF dibentuk agar Presiden tahu fakta yang selama ini tak terungkap.

"Saya berharap Bapak Presiden mengetahui fakta yang sebenarnya. Fakta yang bisa ditelusuri tim gabungan pencari fakta," katanya.

Menurutnya, TGPF tak akan mengambil alih tugas polisi karena TGPF hanya membantu tugas kepolisian. "TGPF hanya memberikan dukungan, penelusuran atas fakta‑fakta yang terlewat ataupun fakta‑fakta yang tidak diungkap," ujar Novel.

"Saya tidak sedang membicarakan kepentingan saya pribadi. Tapi saya sedang membicarakan kepentingan pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Mestinya ini didukung oleh semua pihak, Bapak Presiden juga mestinya mendukung hal ini," kata Novel.

Baca: Abu Janda Bakal Laporkan Rocky Gerung ke Polisi, Ferdinand Hutahaean Beri Tanggapan Begini

Seperti diketahui, Novel mengalami teror air keras pada 11 April 2017. Novel diserang air keras seusai menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya di Jalan Pegangsaan, Jakarta Utara. Siraman air keras itu mencederai mata Novel.

Pada peringatan setahun aksi teror terhadap Novel Baswedan, sejumlah aktivis menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden. Mereka menuntu penuntasan kasus teror terhadap Novel.

Staf Indonesia Corruption Watch ( ICW), Lalola Easter mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera membentuk TGPF kasus Novel. "TGPF itu tidak bisa ditawar," ujar Lalola saat ditemui di aksi unjuk rasa setahun kasus Novel Baswedan di depan Istana, Rabu siang.

Selama ini, menurut Lalola, Jokowi kerap mengatakan bahwa ia menunggu langkah kepolisian untuk mengungkap kasus penyiraman air keras ke Novel. Namun, hingga kini tidak ada perkembangan yang berarti.

Lalola mengatakan, tiga bulan setelah kasus penyerangan terhadap Novel, koalisi masyarakat sipil sudah mendorong agar Presiden Jokowi membentuk TGPF.

"Kami membuat aksi di depan Istana untuk menagih itu. Kami ingin Jokowi berkomitmen secara tegas untuk membentuk TGPF," katanya.

Baca: Abu Janda Bakal Laporkan Rocky Gerung ke Polisi, Ferdinand Hutahaean Beri Tanggapan Begini

TGPF tak Optimal

Menanggapi desakan pembentukan TGPF, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, pembentukan TGPF hanya akan menimbulkan kesia‑siaan dan tidak optimal.

"TGPF itu bukan domain kami, tapi sekali lagi di negara kita, TGPF sudah banyak dibentuk dalam kasus-kasus tertentu, tapi sekali lagi nggak optimal," ujar Iqbal di Jakarta Selatan, Rabu siang.

Iqbal juga menilai, pembentukan TGPF akan sia‑sia lantaran TGPF tidak dapat menyentuh hal‑hal yang bersifat teknis dalam suatu penyelidikan. Ia mencontohkan pembentukan TGPF kasus penembakan pada masa Semanggi. Menurutnya, TGPF tidak menyentuh masalah teknis, justru polisi-lah yang mengetahui masalah teknis.

Baca: Kalah 1-3 dari Juventus, Real Madrid Lolos Semifinal, Ini Laga Penuh Drama, Lihat Kemarahan Buffon

Namun, Polri tetap akan menerima masukan dari lembaga lain secara terbuka. Bahkan, jenderal bintang satu itu mengatakan tak masalah bila kinerja Polri diawasi oleh lembaga lain.

"Tolong dicatat juga, kami diawasi berbagai lembaga seperti Ombudsman dan Kompolnas. Mereka mengawasi kami, bahkan Komnas HAM membentuk tim, hormatin dong lembaga‑lembaga kredibel itu untuk bersama‑sama menuntaskan kasus ini," katanya. (fah/kps)