Kontroversi Prabowo dan Kaum Buruh, dari Dukungan Capres hingga Demo Mantan Karyawan

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kian mantap melangkah sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.

Hal ini setelah dirinya mendapat dukungan penuh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Prabowo hadir dalam deklarasi dukungan buruh KSPI di Istora Senayan, Jakarta, bertepatan dengan peringatan May Day, Selasa (1/5/2018).

Di hadapan sekitar 8.000 buruh, Prabowo sempat menyinggung usianya yang sudah memasuki 67 tahun.

Prabowo mengakui usia yang tidak muda lagi itu, ia harusnya sudah pensiun dari dunia politik. Namun, niat itu ia urungkan karena melihat kondisi negara yang makin berjalan ke arah yang salah.

"Ternyata di saat saya harus pensiun, di saat saya harus istirahat, saya melihat negara saya berada dalam keadaan yang tidak adil dan tidak makmur," kata Prabowo dilansir KOMPAS.com.

Prabowo tak menjelaskan secara rinci apa yang ia maksud dengan tidak adil dan tidak makmur.

Ia hanya kembali mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya. Namun, kekayaan Indonesia dirampok dan dicuri.

"Kita sudah saatnya bicara apa adanya, enggak usah ninabobokan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mau dibohongi terus-menerus," kata dia.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku tergerak untuk mengubah nasib Indonesia.

Dukungan dari para buruh membuat niat Prabowo tersebut semakin mantap. Bahkan, semangat yang digelorakan para buruh membuat Prabowo merasa lebih muda.

"Saya hari ini tidak merasa usia saya 67 tahun. Saya hari ini dengan kekuatan kalian, saya akan maju, saya akan berjuang, dan saya tidak ragu-ragu dan saya tidak gentar. Kalau mandat kita rebut, kekayaan Indonesia akan kembali ke rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Saat dikonfirmasi wartawan apakah pernyataan "saya akan maju" yang disampaikan Prabowo di atas panggung adalah maju sebagai calon presiden, ia membenarkan.

"Iya siap maju, siap maju," kata dia.

Sementara saat ditanya kapan ia akan mendeklarasikan diri, Prabowo menyebut hal itu sudah dilakukan dalam Rakornas Gerindra 11 April lalu, yang digelar di kediamannya.

"Kan sudah (deklarasi). Enggak pernah dengar ya? Lu ke mana saja selama ini?" kata dia.

Hak politik buruh

Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan, dukungan terhadap Prabowo merupakan hak buruh.

Buruh hanya berpikir agar perjuangan nasibnya bisa diperhatikan oleh negara.

Said juga menganggap bahwa buruh menjadi bagian dari warga negara yang berhak menyatakan sikap politik.

Dalam aksi May Day, kata dia, buruh berulang kali menyampaikan sikap politiknya.

"Buruh membutuhkan seorang pemimpin. Pilpres 2019 adalah tahun di mana secara konstitusional kita boleh memilih seorang presiden," kata dia dilansir KOMPAS.com.

Dalam acara tersebut, Prabowo membacakan 10 poin kontrak politik yang ditandatanganinya.

Kontrak politik itu menjadi syarat dukungan dari KSPI untuk Prabowo yang akan maju sebagai calon presiden.

Untuk dukungan itu, KSPI juga meminta agar buruh mendapatkan jatah dalam kabinet Prabowo.

Posisinya adalah menteri tenaga kerja.

Pernah didemo mantan karyawan

Pada Maret lalu, sebagian buruh PT Kiani Kertas berunjuk rasa di DPR RI.

Mereka menuntut hak-haknya usai kena PHK pada 2014.

"Ada beberapa item yang lain juga ada tapi yang jelas masalah yang mendasar adalah masalah gaji dan masalah PHK," ujar Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Kertas Nusantara, Indra Alam di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018) dikutip rmol.com.

Pada aksi tersebut, para demonstran juga membentangkan spanduk yang terpasang foto Prabowo Subianto.

Kiani Kertas disebut sebagai perusahaan milik Prabowo Subianto yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Ada 1.300 karyawan yang dirumahkan sejak 2014 lalu.

Indra Alam mengaku aksi di DPR ini agar bisa didengar kader Gerindra.

"DPR ini kan wakil rakyat," beber dia. (*)