Alasan BEM Unisba tak Hadiri Pertemuan dengan Dedi Mulyadi, KM ITB: dari Awal, Kami Menolak

TRIBUNKALTIM.CO - BEM Unisba dan KM ITB sama-sama menyatakan tidak menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Rabu (3/9/2025).

Pertemuan antara Dedi Mulyadi dengan mahasiswa ini berlangsung usai gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, BEM Unisba dan KM ITB tegas menyatakan tidak ada perwakilan mereka yang ikut serta.

Pernyataan BEM Unisba dan KM ITB tersebut sama dengan pernyataan BEM SI Wilayah Jawa Barat yang tidak akan menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi alias KDM.

Dalam pertemuan Rabu (3/9/2025) siang, sejumlah mahasiswa yang lain hadir dan berdialog langsung dengan Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Jabar di Halaman Gedung Sate, lalu dialog dilanjutkan di dalam.

Baca juga: Kronologi Insiden di Unisba dan Unpas versi Polisi dan Mahasiswa, Kampus Tegas Tolak Anarkisme

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Bandung (Unisba), Kamal Rahmatullah mengatakan, anggotanya tidak menghadiri pertemuan tersebut karena telah melalui beberapa pertimbangan di antaranya agenda itu terkesan eksklusif dan tidak melibatkan elemen masyarakat.

"Terus sebenarnya kan satu tujuan ya, membawa naskah kajian ke DPRD.

Cuma di undangannya sedikit kompleks karena itu undangan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), fasilitasi gubernur dan dipertemukan oleh DPRD," ujarnya saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).

Atas hal tersebut, dia mempertanyakan langkah DPRD Jabar yang tidak mengundang langsung semua BEM di Jawa Barat usai gejolak aksi unjuk rasa yang digelar beberapa hari terakhir ini.

"Pertanyaannya apakah DPRD tidak bisa secara langsung mengundang kepada seluruh elemen masyarakat ataupun aliansi BEM seluruh Jawa Barat, sebetulnya kan bisa.

Makanya kami pun menilai ada unsur politis di dalamnya," kata Kamal.

Meski tidak hadir dalam agenda tersebut, pihaknya akan tetap mengawal semua kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat agar nanti benar-benar didengar oleh pemerintah pusat, DPRD maupun DPR RI.

"Terkait langkah ke depan kami bakal terus mengawal terkait kebijakan dan aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan juga kami bakal terus melaksanakan konsolidasi," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengawal tuntutan 17+8 yang sudah masuk deadline untuk dipenuhi oleh DPR RI pada 5 September 2025 ini.

"Tuntutan 17+8 kan hari ini (deadline) ya. Saya kira hari ini kami sedang memantau respons dari pemerintah seperti apa.

Lalu di Unisba pun ada mimbar bebas untuk kita mengadakan konsolidasi," kata Kamal.