Gagal Lulus Ujian Tertulis, Peserta Curhat Seputar Proses Seleksi Kepala ORI Perwakilan Kaltim

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Baru-baru ini, Panitia Seleksi Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim telah mengumumkan 4 nama peserta yang lolos Ujian Tertulis berhak maju ke tahap akhir, yakni Profile Assesment dan wawancara yang rencananya akan digelar dari tanggal 23 - 25 Mei 2018 mendatang.

Sebanyak 4 nama ini sebelumnya telah berhasil menyisihkan 9 lain yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan berhak maju ke tahap selanjutnya, yakni Ujian Tertulis yang telah digelar tanggal 22 Mei 2018 lalu.

Seperti pada umumnya, hasil seleksi tentunya tak bisa memuaskan semua pihak.

Salah satu ketidakpuasan terhadap proses seleksi diungkapkan Anugrah, peserta yang namanya tidak masuk ke dalam 4 besar yang dinyatakan lulus Ujian Tertulis.

Mengawali perbincangan dengan Tribunkaltim.co, Minggu (27/8/2018), Anugrah menyebut bahwa ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam proses seleksi Ketua ORI di daerah kedepannya. 

Seperti halnya pada saat pengumuman ujian tertulis, kata perempuan yang pernah menjabat Asisten di ORI Kaltim ini, harusnya berapa perolehan nilai masing-masing peserta bisa diumumkan secara transparan.

Dia juga menyayangkan masuknya unsur penilaian masyarakat dalam tahapan ujian tertulis, yang sebelumnya tidak disebutkan dalam pengumunan pendaftaran.

Sebagai peserta, dia mengaku tidak tahu siapa dan seperti apa penilaian masyarakat yang dimaksud. Dan tentunya, penilaian seperti ini sangatlah subjektif dan tidak terukur. 

Idealnya, jika ORI memang membutuhkan pihak lain untuk memberikan penilaian, bisa melibatkan pihak-pihak independen seperti akademisi, praktisi dan orang-orang yang memiliki kompetensi lainnya.

Jika seleksi ini terkesan tertutup, maka menurutnya sangat lumrah muncul banyak tanda tanya, serta dugaan-dugaan negatif di benak masyarakat, khususnya peserta yang dinyatakan tidak lulus. 

"Masyarakat mana yang dimaksud ? saya sebagai peserta juga nggak tahu. Saya ini kan agak vokal orangnya. Kalau yang disuruh menilai, yang katanya masyarakat kebetulan nggak suka dengan saya kan tentunya penilaiannya nggak bagus. Kalau yang ditanya kebetulan suka dengan saya bisa saja penilaiannya bagus," ujarnya. 

Begitu juga dengan seleksi wawancara, yang kabarnya juga akan melibatkan para asisten yang notabene nantinya akan menjadi 'anak buah' Kepala ORI Kaltim terpilih.

Memang nantinya, kata dia, wawancara ini juga akan melibatkan Komisoner ORI Pusat. Tapi keterlibatan asisten yang nantinya akan menjadi anak buah, tentulah sangat tidak etis. 

Namun perlu digarisbawahi, kata Anugrah, uneg-unegnya ini bukan untuk menjelek-jelekkan ORI Kaltim.

Apa yang disampaikan ini menurutnya murni bertujuan  agar proses seleksi yang ada ORI Kaltim, dan di daerah lainnya bisa lebih transparan, sehingga apapun hasilnya tetap memuaskan semua pihak, khususnya peserta.

Bahkan diharapkan, proses seleksi di ORI, khususnya dalam hal transparansi bisa menjadi acuan bagi lembaga/instansi lain kedepannya. 

Dia sendiri mengaku sudah beberapa kali merasakan betapa berartinya keberadaan lembaga ORI dalam menyelesaikan masalah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan maladministrasi. 

"Saya hanya ingin proses seleksi di ORI ini bisa benar-benar baik dan Kepala yang dihasilkan benar-benar bisa membawa ORI di daerah sesuai harapan masyarakat," ujarnya.

Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FS PTTH) Fesdikari Kota Samarinda Wahyudin mengaku sepakat bahwa masukan ini bukan untuk menjelek-jelekkan ORI.

Tapi sebaliknya, agar ORI di daerah bisa benar-benar dimpimpin oleh orang yang tepat, terbaik, dan bisa memimpin ORI untuk berfungsi sebagaimana mestinya.

Baca juga:

Via Facebook, Menkeu Sri Mulyani Umumkan Pegawai Honorer Juga Dapat THR

Sahrul Gunawan Mengaku Sedih Jalani Momen Ramadhan Tahun Ini, Ternyata Ini Pangkalnya

Sebulan Viral, Petinggi PKS Tunjukkan Bukti Gerakan #2019GantiPresiden Galang Banyak Pendukung

FS PTTH sendiri menurutnya selama ini sudah banyak terbantu dengan keberadaan ORI. Di antaranya penyelesaian dugaan maldministrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sejumlah guru.

Dan berkat ORI, ada lebih banyak guru honor yang sudah masuk Kategori 2 (K2) yang bisa diangkat menjadi PNS.

Bahkan karena ORI Kaltim turun tangan, FS PTTH bisa bertemu langsung dengan pejabat di pusat untuk membicarakan permasalahan-permasalahan seputar guru honor.

"Ini adalah bukti kecintaan kami kepada ORI. Agar ORI di Kaltim ini bisa berjalan sebagaimana fungsinya," ujarnya. (*)