Pilgub Kaltim 2018

Kadispenad Minta Warga Proaktif Melapor Jika Ada Anggota TNI yang Tidak Netral

pihaknya berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya.

HO
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Alfret Denny D Tuejeh 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Christoper D

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - TNI AD menegaskan bahwa dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018, serta tahapan Pemilihan Legistlatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh Netralitas TNI.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny D Tuejeh menyampaikan, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit.

Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Baca juga:

Kecewa Berat Tim Tango Dilumat Kroasia, Fan Argentina Melompat ke Sungai; Jasadnya Belum Ditemukan

SBY Pertanyakan Mengapa Hanya Rumah Deddy Mizwar yang Digeledah Jenderal Polisi

6 Fakta Menarik Seputar Piala Dunia 2018, dari Pasukan Termurah hingga Pemain Paling Tua!

Kecelakaan Kapal Kembali Terjadi di Danau Toba, Fadli Zon Sorot Tajam dan Ungkap Sejumlah Data

"Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, diragukan maupun dipertanyakan lagi," tegasnya dalam rilis Penerangan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Sabtu (23/6/2018).

Kemudian, dalam menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan pada 27 Juni mendatang, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada dengan baik.

“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai," terangnya.

Lanjut dia menjelaskan, dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan, serta kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988 itu.

Baca juga:

FIFA Bakal Usut Selebrasi Kontroversial Dua Pemain Swiss Keturunan Albania

Tak Kuasa Menahan Tangis Usai Laga, Neymar Ungkapkan Perasaan di Akunnya

Depak Lucinta Luna dari Duo Bunga, Ratna Pradita Bongkar Mantan Duetnya Memang Transgender

Ronaldo Berpeluang Pecahkan 4 Rekor Sekaligus di Perhelatan Piala Dunia 2018

“Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski dibeberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi," tambahnya.

Dia menilai dengan adanya perintah dari Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD terkait masalah Netralitas.

Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu bisa terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia.

Namun pada sisi lain, pihaknya berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar.

"Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia," ucapnya.

Sebelum mengakhiri, atas nama TNI AD, Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.

"Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu," pungkas Kadispenad. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved