Masih Ada Orangtua Tolak Vaksin MR

TRIBUNKALTIM.CO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim mencanangkan kampanye imunisasi campak dan Measles Rubella (MR).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Rini Retno Sukesi, mulai 1 Agustus (kemarin) imunisasi campak dan MR digelar serentak seluruh provinsi di luar Jawa, termasuk Kaltim.

Disebutkan, imunisasi tersebut diperuntukkan bagi anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun.

"Kami mengimbau seluruh sekolah mulai PAUD, TK, SD, SMP/MTs atau yang masih ada siswanya di bawah 15 tahun dilakukan imunisasi MR. Dengan imunisasi ini diharapkan kita akan terhindar dari penyakit campak dan rubella," tuturnya.

Baca: Sikap PKS Kukuh Cawapres Prabowo adalah Salim Segaf Al-Jufri atau Ustaz Abdul Somad

Rini menerangkan imunisasi campak dan rubella bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya cacat atau kelainan bawaan kepada anak‑anak. Penyakit rubella merupakan penyakit berbahaya jika mengenai ibu hamil dan akan berdampak pada bayi yang dilahirkan akan terkena cacat.

Di Balikpapan, imunisasi MR dipusatkan di MTs Negeri 1 Balikpapan. Dr Esther Vonny K, MMR, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, mengatakan imunisasi MR atau vaksin campak untuk perlindungan terhadap campak.

"Kita tahu campak kematian bisa tinggi dan rubella bisa menimbulkan cacat bayi yang dilahirkan. Seorang ibu yang hamil kena virus rubella 80‑90 persen bayi akan terkena terdiri dari katarak, tuli kebocoran jantung dan gangguan jantung dan gangguan lain," kata Vonny.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Diundur, Awas Informasi Hoax yang Beredar

Pemkot Balikpapan melalui Dinas Kesehatan memberikan imunisasi MR secara serentak di seluruh Balikpapan. "Kita hari ini ada 45 titik sekolah. Agustus ini kita menyasar usia 4 tahun sampai 15 tahun ada sekitar 2.000 lebih pos yang kita layani di sekolah," katanya.

Selanjutnya, pada September akan melayani anak usia 9 bulan dan kurang dari 4 tahun. Untuk usia tersebut dilayani di Posyandu dan Puskesmas. Pasokan vaksin sudah siap dan mencukupi bahkan ada lebih dari jumlah dari 172.780 vaksin.

Namun sayang, pada pencangan imunisasi MR ini, masih ada beberapa orangtua siswa yang menolak pemberian vaksin bagi anak-anaknya.

"Pihak yang menolak kita akan persuasif. Kita akan memberikan pemahaman yang lebih lagi. Sejauh ini yang menolak secara langsung belum ada, mereka hanya menyampaikan keraguan," ujar Vonny.

Nilai vaksin mencapai Rp 1 juta, dan diberikan gratis, karena pemerintah dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk menjaga kesehatan warga negara.

Saat pencanangan vaksin MR di Balikpapan masih menuai pro dan kontra. Ada sekitar 13 siswa di MTs Negeri 1 Balikpapan yang menolak pemberian vaksin. Salah satunya Heri Abu Salsa, orangtua dari Humaria, menolak adanya vaksin.

Dia menilai seorang anak divaksin itu cukup dengan air susu ibu (ASI) dan madu.

Baca: Alfredo Vera Menyatakan Mundur dari Persebaya, Begini Pernyataan Resminya

Sebagian orangtua yang menolak diminta membuat surat pernyataan penolakan vaksin. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk pemaksaan pemerintah kepada orangtua murid. Heri pun menyarankan pemerintah juga membuat surat kebijakan pernyataan bahwa setelah divaksin anaknya tidak akan sakit.

"Setelah divaksin apakah sudah menjamin anak itu tidak sakit? Tidak ada jaminan, seolah‑olah ini dipaksakan. Harusnya pemerintah juga membuat surat pernyataan, bahwa pemerintah bertanggung jawab," ucap Heri.

Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Balikpapan H Abdul Gafur SPd menyatakan tetap mendukung program pemerintah berupa kegiatan imunisasi campak dan rubella (MR).

Sebagai sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, dirinya sudah mengirim surat pemberitahuan kepada orangtua terkait pelaksanaan imunisasi MR. Dari 892 siswa bersedia untuk diimunisasi, 13 anak tidak bersedia. Alasan menolak, mereka masih diragukan kehalalan vaksin tersebut.

"Anak itu ada yang mengawasi dan orangtua mereka membuat surat pernyataan menolak di vaksin. Ya kami juga tidak bisa berbuat apa‑apa. Kan mereka orangtuanya," ujarnya.

Baca: Menantu Siti Nurhaliza Disebut Mirip Ayu Ting Ting, Lihat Foto-fotonya

Pro dan Kontra

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan agar menunda pemberian vaksin Measles Rubella (MR). Penundaan tersebut karena Kemenkes belum melakukan sertifikasi halal terhadap vaksin itu.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI KH Cholil Nafis membenarkan adanya surat tersebut. Menurut Cholil, MUI ingin agar kemenkes melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu sebelum melakukan vaksin.

"Iya betul ada (surat itu). Jadi kita minta kepada kemenkes agar dilakukan sertifikasi halal karena memang di masyarakat ada permintaan itu. Jadi mungkin untuk memenuhi hak masyarakat muslim, ya dipenuhilah dulu untuk sertifikasi halalnya," kata Cholil saat dikonfirmasi, Rabu (1/8) sore.

Baca: Balapan Akhir Pekan Ini, Valentino Rossi Berpotensi Cetak Rekor Baru di MotoGP Ceko 2018

Menurut Cholil, saat ini terhadap vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal. Maka dari itu, apabila di kalangan masyarakat tersebar informasi bahwa vaksin MR halal, itu merupakan informasi yang tidak benar.

"Itu kan tak pernah dilakukan permintaan untuk disertifikasi halal ke MUI.. Tapi ke bawah kok isunya itu sudah sertifikasi halal. Padahal tidak pernah," ujar Cholil

Menurut Cholil, imunisasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang diwajibkan oleh agama Islam. Tetapi, dalam praktiknya Islam juga mewajibkan obat‑obatan yang digunakan harus halal. Untuk itu, MUI siap membantu Kementerian Kesehatan untuk menyukseskan program imunisasi tersebut.

"MUI menyatakan kesiapan untuk membantu Kementerian Kesehatan mencari solusi demi suksesnya pelaksanaan Gerakan Nasional Imunisasi MR yang bersesuaian dengan ketentuan ajaran Islam," tandasnya.

Baca: Restrukturisasi Ramayana Membuahkan Hasil Rp 2,4 Triliun

Sementara, menurut Sri Harsi Teteki, Direktur Pemasaran Bio Farma, kesiapan perusahaannya dengan pasokan vaksin MR sebanyak 57.843.570 dosis atau mencukupi target imunisasi Kemenkes.

"Saat ini hanya ada 2 produsen vaksin MR antara lain China dan India, tetapi yang memiliki persyaratan lengkap hanya dari India," tuturnya.

Sri mengungkapkan, vaksin MR yang digunakan untuk tahap 1 dan 2 berasal dari India.

Vaksin tersebut sudah digunakan di 140 negara termasuk negara‑negara Islam yang sudah lebih dulu mencanangkan vaksin ini.

"(Vaksin) juga sudah melalui studi keamanan di berbagai negara di dunia" tambah Sri. Sertifikasi Halal Sri menambahkan Bio Farma sangat concern dengan masalah halal.

Sesuai aturannya registrasi sertifikasi halal harus dilakukan oleh manufacturer atau produsen vaksin, dalam hal ini pabrik di India.

"Pada November 2017 lalu tim Bio Farma sudah mengunjungi produsen vaksin MR di India, serta menyampaikan bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang diwajibkan Pemerintah Indonesia," tuturnya.

"Pihaknya terus berkonsultasi dan berkordinasi dan membantu produsen vaksin MR serta berkomunikasi dengan MUI komisi fatwa untuk proses sertifikasi ini," ungkapnya. (dha/tribunnews/viva)