Pilkada Serentak

KPUD PPU Berencana Kembalikan Dana Hibah Pilkada Sekitar Rp 5 Miliar

Anggaran untuk pendampingan hukum sebesar Rp 2 miliar juga kemungkinan tidak digunakan.

KPUD PPU Berencana Kembalikan Dana Hibah Pilkada Sekitar Rp 5 Miliar
TRIBUN KALTIM / SAMIR
Sekretaris KPUD PPU, Salman 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Penajam Paser Utara (PPU) berencana mengembalikan dana hibah dari Pemkab PPU untuk Pilkada kurang lebih Rp 5 miliar dari anggaran yang diberikan Rp 26 miliar.

Selama melaksanakan tahapan sampai penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, KPUD "hanya" menghabiskan anggaran Rp 21 miliar lebih.

Sekretaris KPUD PPU, Salman, Kamis (16/8/2018) menjelaskan, pengembalian sisa dana hibah akan dilakukan setelah seluruh laporan pertanggungjawaban selesai.

Ia mengatakan, pengembalian dana hibah bisa dilakukan tiga bulan setelah proses tahapan Pilkada selesai atau sekitar bulan Oktober mendatang.

Ia mengatakan, banyaknya anggaran hibah yang dikembalikan karena sejumlah penghematan bisa dilakukan.

Bukan hanya itu, sejumlah kegiatan tidak bisa terlaksana. Ia mencontohkan anggaran untuk distribusi logistik tidak menggunakan anggaran hibah dari Pemkab PPU, namun menggunakan anggaran KPUD Provinsi Kaltim karena bersamaan dengan distribusi logistik gubernur dan wakil gubernur.

"Sementara tidak boleh tumpang tindih penggunaan anggaran distribusi logistik, Makanya kami pakai anggaran provinsi untuk distribusi logistik karena bersamaan dengan pilkada PPU dengan Pilgub Kaltim," katanya.

Bukan hanya itu lanjutnya, anggaran untuk pendampingan hukum sebesar Rp 2 miliar juga kemungkinan tidak digunakan, karena sampai sekarang belum ada gugatan yang diajukan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Anggaran tersebut sudah termasuk kurang lebih Rp 5 miliar yang akan dikembalikan ke kas daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Setkab PPU, Tur Wahyu Sutrisno menjelaskan, KPUD akan membuat surat pertanggungajawaban (SPJ) mengenai anggaran hibah yang pernah diberikan.

Ia mengatakan, memang ada dana hibah yang akan dikebalikan. Dana hibah nantinya akan dikembalikan kepada kas negara kemudian akan dikembalikan lagi ke kas daerah.

"Kami belum tahu kapan itu akan dikembalikan, tapi tahapan pilkada kan belum selesai karena sampai pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih," ujarnya. (*)

Penulis: Samir
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved