Sinkronkan Data Daerah, BPS Berau Gelar FGD

TRIBUNKALTIM.CO - Data menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan maupun untuk menjalankan program yang menyangkut kepentingan publik.

Selama ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau maupun instansi vertikal lainnya memiliki data sesuai dengan bidang yang ditangani.

Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (PBS) untuk dipublikasikan, termasuk kepada pemerintah daerah.

Demikian pula dengan data yang berumber dari kegiatan sensus yang dilakukan BPS juga dicantumkan dalam laporan yang sama, sehingga menjadi data utuh.

Kepala BPS Berau, Hotbel Batubara dalam pembukaan Focus Group Discussion di Hotel Palmy, Rabu (29/8/2018) mengatakan, sebelum dirangkum dalam laporan berjudul Publikasi Daerah dalam Angka, pihaknya lebih dulu melakukan sinkronisasi data bersama Badan Penelitian dan  Pengembangan (Bapelitbang) yang menjadi pusat data Pemkab Berau.

Baca: Kunjungi Kaltim Expo 2018, Masyarakat Harus Tetap Waspada

"Perlu sinkronisasi data dengan Bapelitbang agar data ini bisa menjadi gambaran umum tentang Berau yang bisa dijadikan rujukan. Selain untuk mengurangi tingkat kesalahan pengumpulan data, juga untuk melakukan pembaharuan data," jelasnya.

Focus Group Discussion ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD serta instansi vertikal dan dibuka oleh Asisten II, Sekretariat Pemkab Berau, Mansyah Kelana.

Dalam kesempatan ini, Mansyah mengatakan, Pemkab Berau memerlukan data lengkap, akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan.

Namun kenyataannya, kata Mansyah, masih ada permasalahan menyangkut kualitas data dan inkosistensi data di daerah.

"Karena itu perlu dibentuk Focus Group Discussion,  untuk mensinkronkan data Kabupaten Berau yang melibatkan seluruh OPD dan instansi vertikal," ujarnya.

Baca: Bupati Kutim Minta Fasilitas untuk Pejabat yang Malas Ditarik

Mansyah menambahkan, perencanaan program pemerintah harus mengacu pada data. Agar program-program tersebut berjalan secara optimal serta tepat sasaran, sekaligus menghindari kerugian negara.

"Untuk perencanaan daerah, kita harus punya data. Kalau ingin membangun sekolah, kita perlu data, berapa jumlah anak usia sekolah di lingkungan kita," jelas Mansyah

. Termasuk dalam penerapan program pengentasan kemiskinan. "Data kemiskinan ini berbeda-beda. Bappeda, Pemberdayaan Kampung, Dinas Sosial punya data yang berbeda. Ini yang perlu di-sinkron-kan," kata dia.