VIDEO EKSKLUSIF - Lahan RPU Kini Dipenuhi Rumput Ilalang

TRIBUNKALTIM.CO - Sekitar 40 ribu ekor unggas, khususnya ayam dikonsumsi masyarakat Kota Balikpapan setiap harinya. Sayang, mayoritas ayam yang dipotong belum mengindahkan aspek kesehatan, kebersihan, lingkungan, dan kaidah halal.

Sebenarnya, niat baik pemotongan unggas secara sehat, bersih, dalam pengawasan, dan memperhatikan lingkungan sudah ada. Salah satunya rencana pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) di kawasan Km 13, Balikpapan Utara.

Diproyeksi, puluhan ribu unggas bersertifikasi hadir di tengah masyarakat Kota Beriman. Selain itu retribusi miliaran rupiah juga bakal hadir mengisi kas daerah.

Namun, sayang cita-cita mulia untuk kemaslahatan orang banyak ini terciderai. Dugaan korupsi pengadaan lahan RPU dengan kerugian mencapai Rp 11 miliar jadi biang persoalan.

Sejak mencuat kasus tersebut pada 2015 hingga sekarang, proyek RPU mandek, lahan pemotongan seluas 2,5 hektare dibiarkan telantar. Kini lahan yang dipenuhi ilalang menjadi saksi bisu, carut marutnya anggaran dan dugaan korupsi yang merugikan ratusan ribu jiwa.

Belum Sesuai Standar ASUH

Sementara itu sejumlah Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang dikelola masyarakat di Balikpapan belum memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Meski diakui warga yang memiliki usaha RPU berusaha memotong unggas (ayam) sebaik mungkin.

Noorlenawati, Kapala Bidang Kehewanan dan Peternakan, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan mengatakan, mayoritas RPU di Balikpapan kondisinya masih memprihatinkan, tidak sesuai standar ASUH. Kalaupun, ada yang mengantongi satu sertifikasi, sertifikasi lainnya belum terpenuhi.

Banyak juga, pemotongan ayam dilakukan di RPU tidak mengikuti kaidah ASUH. Kondisi inilah yang melatarbelakangi DPKP mengusulkan untuk membangun RPU terintegrasi di km 13 Balikpapan Utara.

"Tidak ada semuanya, sertifikat NKV tidak ada, higienitas tidak ada (kurang terjamin) pemotongan tidak ada pengawasan, semuanya," kata perempuan yang akrab disapa Lena kepada Tribun, Senin (10/9) kemarin.

Memang, ada satu-dua RPU di Balikpapan yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Namun, jumlah pemotongan kecil, berkisar 200-300 ekor per hari, dan khusus melayani supermarket dan hotel.

Khusus di RPU Sepinggan, yang dikelola DPKP sebenarnya juga tak memenuhi hampir semua standar. Lena pun akui, tidak ada fasilitas memadai yang sudah diberikan, sehingga persayaratan halal dan higienitas sesuai standar sulit terpenuhi.

"Kami terus terang, untuk menyediakan air saja kami ngga bisa (di RPU Sepinggan). Saya jujur saja. Saya sedih juga, masa kami tarik retribusi, tapi, kami tidak sediakan air," katanya.

"Hasil tinjauan kami bersama MUI, banyak yang tidak terpotong dengan baik. Alasannya, kebanyakan yang dipotong, ada yang belum mati, atau bisa saja mati di air panas. Air perebusan kotor. Kadang air perebusan sampai ratusan ekor baru diganti. Harusnya tetap bersih air rutin diganti," tuturnya.

Soal pengawasan di sejumlah RPU, terutama di RPU Sepinggan, Lena mengakui keterbatasan dalam pengawasan di tiga petak tersebut. Daat Dinas Pasar berencana membongkar RPU Sepinggan karena tidak layak, dan direnovasi, dia pun pasrah saja.

Sementara menunggu RPU km 13 yang belum jelas kelanjutannya, DPKP hanya bisa menggandeng MUI melatih tata cara pemotongan yang baik. Sayangnya, orang yang dilatih kadang berhenti bekerja dan muncul pemotong baru yang dilatih seadanya.

Simak Videonya :

(*)