Bicara di Ajang The IPS Forum 2018, Irianto: Gagasan BBM Satu Harga Berawal dari Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr H Irianto Lambrie-H Udin Hianggio mengarahkannya pada tiga aspek kebijakan pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan.

"HAL ini sudah kami wujudkan, tentunya dengan dukungan pemerintah pusat. Hasilnya, pembangunan infrastruktur berjalan sangat cepat di kawasan perbatasan. Seperti jalan yang mulus, bandara dan lainnya," tutur Gubernur Dr H Irianto Lambrie saat menjadi narasumber The International Public Service (IPS) Forum 2018 dengan fokus tema "Expanding Service Delivery" di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (7/11).

Aspek kedua, pengembangan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Hal ini, salah satunya dengan dicetuskannya ide pembangunan Toko Indonesia di kawasan perbatasan. Termasuk, memunculkan gagasan BBM Satu Harga di kawasan perbatasan Kaltara.

Baca: Real Madrid Siapkan Dana Rp 3 Triliun Namun Belum Berhasil Memboyong Kylian Mbappe

"Gagasan BBM Satu Harga itu, sebenarnya bermula dari Kaltara. Tepatnya, dengan dibangunnya APMS di Krayan. Lalu, dibuatlah program BBM Satu Harga, dalam hal ini Pertamina," sebutnya dalam paparannya yang bertajuk "Akselerasi Pelayanan Publik Provinsi Kaltara".

Aspek ketiga, pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltara melakukan program unggulan yang ditindaklanjuti oleh sejumlah OPD. Seperti pelayanan kesehatan gratis melalui Dokter Terbang, pelayananan penerbitan administrasi kependudukan melalui Sipelandukilat dan lainnya.

"Kami terus mengusahakan percepatan pelayanan di perbatasan, mengingat banyaknya daerah tertinggal yang terbatas infrastrukturnya, dan lainnya. Tapi, dalam 5 tahun ini, dengan dukungan Kabinet Kerja, Kaltara berusaha bergerak cepat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

Pemprov juga menggenjot potensi investasi. Utamanya, potensi besar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan. Ia mengatakan, awal bulan lalu, sudah dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan PLTA Kayan I 900 Megawatt.

Baca: Investigasi Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM; Kronologi hingga Munculnya Petisi Online

"Ini dapat menghasilkan cakupan kelistrikan yang memadai untuk area Kalimantan, bahkan di Indonesia mungkin yang terbesar. Jika PLTA Kayan terealisasi seluruhnya, maka potensi daya yang dihasilkan bisa mencapai 10 ribu megawatt lebih," tutur Gubernur.

Selain PLTA Kayan, potensi investasi yang juga dikembangkan di Kaltara adalah pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kota Baru Mandiri dan lainnya.

Bidang pendidikan, Pemprov Kaltara telah memberikan insentif khusus kepada guru dan penyelenggara PAUD sebesar Rp 500 ribu per orang per bulan yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus kabupaten/kota. Ini merupakan upaya pemprov meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kaltara, dimulai dari usia 0-8 tahun.

Pemprov juga bekerjasama dengan Australia dalam hal pengembangan budaya literasi nasional. Di tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi, ada program Kaltara Cerdas. Saat ini tengah dikembangkan SMA/SMK berasrama di kawasan perbatasan, salah satunya di Krayan yang bekerjasama dengan Kemendikbud.

Di bidang kesehatan, Pemprov menjalankan program dokter spesialis/psikolog gratis yang berafiliasi dengan program Dokter Terbang.

"Jujur saja, program ini berbiaya tinggi, karena harus carter pesawat. Kita tetap konsisten menyelenggarakannya. Bahkan kita berusaha menyediakan ambulans udara, menyusul tersedianya ambulans air. Tak itu saja, juga ada layanan jemput pasien. Yang pasti, pembangunan fasilitas kesehatan dan penopangnya, terus menjadi perhatian," katanya.

Irianto menambahkan, sesuai paparan Menteri Desa-PDTT Eko Putro Sandjojo, ada beberapa hal yang patut dicermati oleh jajaran pemprov dan pemerintah daerah di Kaltara. Seperti pelayanan publik dan pengelolaan dana desa.

Baca: Jadi Terdakwa Kasus RPU, Kuasa Hukum Sebut Kliennya Hanya Ikuti Perintah Atasan

"Salah satu penegasan Pak Menteri, bahwa pelayanan publik merupakan produk dan kapasitas dari pelayan publik itu sendiri. Kondisi saat ini, di desa dan daerah tertinggal, 60 persen kepala desa hanya tamatan SD dan SMP. Dari itu, dibutuhkan pendampingan yang kuat, karena sejak 2015, pemerintah mengucurkan Dana Desa. Dan bersama World Bank, kini pemerintah menyediakan ribuan pendamping desa," jelasnya.