Tekan Defisit Produksi Padi, Pemprov Galakkan Intensifikasi

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara masih akan dilanda defisit antara produksi padi dengan konsumsi sebesar 36,72 persen tahun ini.

Prediksi tersebut merupakan hasil kajian Badan Pusat Statistik.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara mengakui harus memutar otak agar kesenjangan produksi dan konsumsi dapat ditekan.

Salah satu upayanya adalah melakukan ekstensifikasi lahan.

"Ekstensifikasi di sini berarti kita lakukan penambahan luas sawah. Tetapi program pencetakan sawah tahun ini dihentikan. Mungkin tahun depan ada lagi program nasional pencetakan sawah bekerja sama dengan TNI," ujar Andi Santiaji Pananrangi, Kepala DPKP Kalimantan Utara kepada Tribunkaltim.co, Kamis (8/11/2018).

Namun yang paling efektif dilaksanakan sebut Andi ialah intensifikasi produksi dari 3,7 ton per hektare menjadi 4 ton per hektare.

DPKP sebutnya telah membelanjakan anggaran kurang lebih Rp 700 juta untuk pengadaan benih padi unggul yaitu padi Mekongga sebanyak 65 ton.

Baca juga:

Siap Hadapi Mayweather, Petarung Kickboxing Jepang Balas Ejekan Conor McGregor

Selipkan Surat Permohonan Maaf, Pria Ini Tinggalkan Motor Sport yang Dicuri di Area Parkir

Lifter Kaltim Raih 2 Medali Emas di Kejuaraan Dunia

Piala AFF 2018 - Inilah Daftar Nama dan Nomor Punggung Skuat Timnas Indonesia

Selain itu, upaya pemupukan juga akan lebih diintensifkan dengan komposisi pemakaian pupuk NPK sebanyak 50 kilogram, pupuk Urea 100 kilogram, dan bibit padi sebanyak 25 kilogram per hektare. 

"Indeks panen juga harus kita tingkatkan. Misalnya jika ada sawah hanya sekali panen setahun, perlu diupayakan menjadi dua kali dalam setahun. Kita juga perlu gencar sosialisasi penanganan hama dan penyakit," ujarnya.

Yang tidak kalah pentingnya, kata Andi, adalah kerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang lainnya, utamanya pembangunan irigasi.

"Irigasi ini penting karena persawahan kita sangat tergantung dengan air pasang sungai. Sehingga perlu ada sistem irigasi yang baik di semua daerah. Jika itu dibiayai APBD semua, tidak mungkin bisa dipenuhi. Jadi jalannya kita usulkan ke pusat," ujarnya. (*)