Rektor UBT Kaltara Ikut Tanggapi Debat Pilpres 2019, Singgung Penegakan Hukum dan Narkoba

Rektor UBT Kaltara Ikut Tanggapi Debat Pilpres 2019, Singgung Penegakan Hukum dan Narkoba

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Debat perdana Capres dan Cawapres 2019 akan segera digelar.

Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Adri Patton juga ikut memberikan tanggapan seputar debat yang akan mempertemukan dua pasang calon, yakni Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Debat perdana ini sendiri mengangkat tema Hukum, Korupsi, HAM, dan Terorisme itu.

Prof Adri menilai, tema yang diangkat ini merupakan tema krusial yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya', belum terimplementasi dengan baik.

"Law enforcement (penegakan hukum) belum ditegakkan sebagaimana mestinya. Makanya harapan kita ke depan, siapapun Presiden terpilih, law enforcement harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan korupsi, terorisme, hukum dan HAM," kata Adri Patton melalui sambungan teleponnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (16/1/2018) pukul 16.30 sore.

Moeldoko Ungkap Jokowi-Maruf Amin Berlatih Debat dengan Melibatkan Ahli

Hasil Malaysia Masters 2019 - Marcus/Kevin Menangkan Derby Merah Putih, Lolos ke Babak Kedua

Pria yang pernah menjadi Guru Besar Program Pasca Sarjana Universitas Mulawarman Kalimantan Timur ini beranggapan, negara akan kuat jika tercipta stabilitas nasional.

"Stabilitas nasional tidak hanya dilihat dari kebutuhan sandang, pangan dan papan terpenuhi. Tetapi termasuk keamanan dan pertahanan. Negara kuat harus betul-betul di-backup TNI/Polri. Jadi menurut hemat saja, penguatan alutsista ke depan untuk negara harus diciptakan oleh siapapun dari dua kandidat yang akan terpilih nanti," ujar mantan Sekda Kabupaten Malinau ini.

Seperti kasus korupsi lanjutnya, masih marak walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberi peran peran besar terhadap pengungkapan kasus-kasus.

"KPK menurut saya sejauh ini berhasil," ujarnya.

Terorisme juga menjadi ancaman nyata bangsa Indonesia baik dari dalam maupun dari luar.

Kapan dan di manapun kata Adri bisa terjadi. Penguatan-penguatan TNI/Polri melalui operasi intelijen kembali harus diperkuat.

Masalah keamanan di perbatasan RI dengan negara tetangga sebut Adri, juga menjadi suatu hal yang harus diangkat dalam debat.

Amankan Jasa Paulo Sergio dan Pacheco, Ini Prediksi Susunan Pemain Bali United di Bawah Kendali Teco

Humas Polda Kaltim Sambangi Kantor Tribun Kaltim, Pastikan Polri Netral di Pilpres dan Pileg 2019

Daerah perbatasan merupakan daerah rawan masuknya terorisme, penyelundupan narkoba, termasuk ancaman kedaulatan NKRI.

"Contohnya dalam konteks lokal, bisa di Kalimantan Utara. Selama ini kan masuknya narkoba, penyelundupan, masuknya terorisme, termasuk ancaman kedaulatan itu tidak bisa ditinggalkan dari masalah di perbatasan," tambahnya.

Ia berharap materi yang diangkat dalam debat harus menjadi fokus implementasi oleh siapapun dari dua kandidat yang terpilih Pilpres 2019 ini.

"Sekarang rakyat Indonesia sekarang cerdas. Mereka tau dua kandidat ini, rakyat sekarang tahu siapa yang harus mereka pilih, walaupun berbeda visi misi, tetap mereka akan memilih. Mengenai politik identitas, apakah itu terjadi, kalau menurut hemat saya itupun akan berlaku," katanya.