Honor Relawan Demokrasi KPU Balikpapan hanya Rp 750 Per Bulan

Side bar headshot thoha

Honor Relawan Demokrasi KPU Balikpapan hanya Rp 750 Per Bulan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Puluhan orang yang masuk dalam bagian Relawan Demokrasi dari berbagai penjuru daerah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berkumpul di sebuah hotel bintang tiga bernama Horison Sagita, Sabtu (19/1/2019). 

Kehadiran mereka sebagai relawan demokrasi berangkat dari berbagai golongan seperti di antaranya unsur pelajar, mahasiswa, pegiat komunitas, aktivis difabel, pemuka agama, dan organisasi perempuan. Total mereka ini sebanyak 55 orang. 

Mereka datang ke hotel mengenakan pakaian putih hitam, tua muda lintas usia bercampur menjadi satu. Semuanya dikukuhkan sebagai relawan demokrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan.  

Setelah itu semuanya diberi bekal edukasi mengenai peran dan tujuan dari relawan demokrasi. Materi disampaikan oleh semua komisioner KPU Balikpapan, satu di antaranya Endang Susilowati, yang memberi wawasan mengenai sosiologi pemilu serta mengenai sepak terjang posisi relawan demokrasi.

Keberadaan relawan demokrasi, tegas Endang, ada banyak tugas yang harus dilaksanakan. Tujuan utamanya lebih kepada upaya meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 ini. Spesifiknya, memberi edukasi akan arti pentingnya hidup berdemokrasi di negara Republik Indonesia.  

Keberadaan relawan demokrasi di tiap daerah wajib dibentuk oleh KPU tiap kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Khusus di kota Balikpapan, relawan demokrasi sebenarnya terbentuk tanggal 17 Januari tetapi pihak KPU Balikpapan terkendala waktu yang sempit maka diundur menjadi 19 Januari langsung pengukuhan dan pembekalan. 

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, relawan demokrasi ini bagian dari penyelenggara pemilu, yakni KPU Balikpapan karena itu wajib mematuhi kode etik seorang relawan untuk tetap indpenden, tidak memihak pada salah satu calon tertentu yang bertarung dalam gelanggang pemilu.  “Ketahuan langgar kode etik, jelas akan dipecat secara tidak hormat,” tegasnya. 

Keberadaan relawan demokrasi ini sifatnya bukan pekerjaan atau profesi, tetapi lebih kepada kegiatan sukarela yang turut mensukseskan Pemilu 2019. Setiap bulannya, relawan ini diberi honor sebesar Rp 750 ribu per bulan. “Masa kegiatannya hanya tiga bulan saja, terhitung dari Januari sampai Maret nanti. Kan 17 April sudah pencoblosan,” ungkapnya.  

Menurutnya, honor yang diberikan bukan bentuk dari gaji, sebab relawan demokrasi yang dibentuk ini bukan pekerjaan tetapi kegiatan, makanya orang-orang yang berkecimpung dalam relawan demokrasi ini adalah orang-orang pilihan yang tergabung dalam komunitas publik. (*)