Tanggapi Polemik Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Ali Ngabalin: Ini Itu Dijadikan Bahan Gorengan
Wiranto sebelumnya menyebut bahwa presiden tidak boleh grasa-grusu dalam menyelesaikan masalah pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.
Yandi menyebut bahwa pembebasan Abu Bakar Ba'asyir berkaitan dengan politik.
"Pertanyaan saya Bang, kenapa Yusril yang menyampaikan kalau tidak terkait kepentingan politik?," tanya Yandri.
Menjawab pertanyaan dari Yandri, Ali Ngabalin mengatakan seharusnya Tv One juga mengundang Yusril dalam diskusi tersebut.
"Tanya Yusril, kenapa tanya pemerintah dan saya? Itu nggak bisa, saya tanya Tv One syukur Alhamdulillah kalau ada Pak Yusril untuk klarifikasinya jelas," ujarnya.
Ngabalin juga geram saat semua permasalahan disalahkan ke pihak pemerintahan termasuk soal Abu Bakar Ba'asyir.
"Kenapa mesti pemerintah kenapa presiden yang tertuduh? Di mana logikanya? Sedikit-sedikit presiden? Tikus mati di got, kucing kelindes mobil, presiden yang salah, di mana logikanya?."
"Saya pastikan kepada Anda dan publik Indonesia, saya datang ke sini saya berbicara dengan presiden, dan presiden tegas tidak akan melanggar ketentuan hukum (memberi pembebasan tanpa syarat)," tambahnya.

Klarifikasi Jokowi soal Ustadz Ba'asyir
Presiden Jokowi memberikan klarifikasi terkait keputusannya memberikan pembebasan untuk Ustadz Abu Bakar Ba'asyir.
Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di Istana Merdeka Selasa (22/1/2019).
Dalam keterangan terbarunya tersebut Jokowi menuturkan bahwa membebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir melihat dari unsur kemanusiaan.
"Gini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustadz Ba'asyir sudah sepuh sudah kesehatannya sudah sering terganggu."
"Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu, itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan," ucap Jokowi dikutip dari Kompas.com.
Terkait dengan kabar yang beredar bahwa Ustadz Ba'asyir dibebaskan tanpa syarat, Jokowi juga turut memberikan keterangannya.
Jokowi tidak membenarkan pembebasan murni untuk Ustadz Abu Bakar Ba'asyir.
Menurutnya, semua keputusan yang diambil dalam pemerintahan pasti ada sistem hukum dan peraturan yang harus diterapkan.