Di Luar Dugaan, Gubernur Ini Akan Naikkan Upah Guru Honorer 100 Persen jadi Rp90 ribu Per Jam

"Karena kata Guru Ngaji saya, utang harus dibayar duluan Ed (Edy Rahmayadi). Begitulah dari kecil saya diajarkan. Karena kau besok mati, kau sudah tak punya utang," ungkap Edy Rahmayadi.

"Untuk itu saya mohon maaf semuanya. 2019 saya tak terlalu bisa banyak berbuat," tambahnya lagi.

Dari awal hingga akhir video Edy tak menjelaskan rinci utang Pemprov Sumut.

Berapa jumlah utang hingga kepada siapa pemerintah provinsi memiliki utang.

APBD 2019 Pemprov Sumut diketahui mencapai Rp 15 triliun, hingga saat ini Tribun Medan masih mencoba mewawancari Edy Rahmayadi terkait pembayaran utang ini.

Apakah Pemprov Sumut memang berutang banyak? Anggota Badan Anggaran (Banggar) APBD Sumut Tahun 2019, Ziera Salim Ritonga, membenarkan.

Disebut dia, utang menumpuk pada Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2017-2018, lantaran dipakai dialokasikan untuk belanja lain.

Besarnya tak tanggung-tanggung pula. Dari DBH PKB saja mencapai Rp 2,3 Triliun.

"Terhutang kepada kabupaten kota. Saya tidak tahu berapa jumlah totalnya. Karena kemungkinan bukan ini saja (DBH PKB). Untuk yang ini, akumulatif ada di kisaran angka 2,3 triliun. Akumulatif karena sudah terjadi sejak era Gatot (Pujo Nugroho) dan berlanjut di Tengku Erry (Nuradi). Sewaktu mengetahui adanya DBH PKB yang tidak dibayarkan, saya teriak kenapa bisa terjadi," ucapnya pada Tribun di Medan, Minggu (24/2).

Pada era Gatot, imbuh Ziera, DBH digunakan untuk belanja kepentingan yang bukan peruntukannya, hingga menjadi utang kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Gatot menyebut utang akan diselesaikan 2017. Namun, tidak direalisasikan.

"Jadi manipulasinya berlanjut di era Tengku Erry. Uang DBH PKB, setahu saya, ada yang dibelanjakan untuk pembelian sepeda motor yang kemudian dibagikan ke desa-desa. Padahal untuk ini sebenarnya sudah ada anggarannya," ujar Ziera.

Kepala Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Sarmadan Hasibuan, juga membenarkan tunggakan DBH PKB ini. Namun ia mengaku tidak tahu persis berapa jumlahnya.

"Karena, kan, sudah ada yang dibayarkan. Berapa jumlah yang sudah dibayarkan dan berapa yang masih belum. Untuk lebih jelas coba tanyakan ke Agus Trippiyono (Kepala BPKAD Sumut). Dia yang lebih tahu angkanya itu, karena dia yang membayarkan," katanya.

8 Hal Seputar P3K atau PPPK 2019 yang Pernah Dikritik Honorer, Status Hilang hingga Peluang jadi PNS

Tanggapi Kasus Murid SMP di Gresik Ajak Guru Duel, Mahfud MD Singgung soal Upah Guru Honorer

Sarmadan menjelaskan pula, dana ini dipakai Tengku Erry untuk membantu kekurangan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut. "Mungkin disitu yang digunakan banyak. Makanya DBH 2018 tidak dibayarkan," ujarnya.