Viral di Medsos

Viral Video Pemuda 'Unboxing Motor' di Kaltara, Kepala Bidang Pajak BPPRD Angkat Bicara

BPPRD Kalimantan Utara atau Kaltara,angkat bicara soal video medsos viral 'Unboxing Motor' di Sesayap, Kaltara.

Viral Video Pemuda 'Unboxing Motor' di Kaltara, Kepala Bidang Pajak BPPRD Angkat Bicara
Facebook News Lambe
Video viral di medsos seorang Pemuda yang ngamuk dan Unboxing motornya di Kaltara 

Dilanjutkan di Pasal (3) bahwa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

"Denda dua persen itu dari pokok. Oleh sebab itu kita dalam hal ini, ini sudah masuk dalam sistem secara otomatis," kata Imam.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PKB terutang berdasarkan SKPD,

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.

"Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, harus melunasi PKB terutang," bunyi Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Dilanjutkan pada Pasal (3), apabila jumlah PKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PKB terutang ditagih dengan Surat Paksa.

Dalam pasal lain peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa PKB harus dibayar sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan.

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjsa setelah saat terutangnya pajak.

Imam menambahkan, UPTD Samsat di daerah akan terus melakukan ekstensifikasi PKB seiring tuntutan target PAD tahun 2019.

Tahun ini Pemprov Kalimantan Utara menargetkan bisa meraup PAD dari PKB sebanyak Rp 77.220.000.000,00. Sejak Januari sampai 9 Maret 2019, BPPRD Kalimantan Utara sudah memungut sebanyak Rp 13.894.301.369,00.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved