KPK: Sektor Legislatif Paling Tak Patuh LHKPN, Baru 312 yang Lapor dari 554 Anggota DPR

KPK telah memberikan kesempatan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya sejak Januari 2019.

KPK: Sektor Legislatif Paling Tak Patuh LHKPN, Baru 312 yang Lapor dari 554 Anggota DPR
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO - KPK telah memberikan kesempatan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya sejak Januari 2019.

Penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2018 berakhir pada Minggu, 31 Maret 2019.

"Jadi untuk laporan kekayaan penyelenggara negara waktu pelaporannya sudah selesai sampai dengan 31 Maret 2019 itu artinya kemarin tengah malam ya. KPK sudah memberikan waktu sampai dengan 31 Maret mulai dari Januari 2019 artinya waktunya cukup panjang untuk Melaporkan kekayaan di tahun 2018 atau pelaporan periodik. Nanti laporan untuk kekayaan 2019 ini akan dilaporkan tahun depan mulai Januari sampai dengan 31 Maret di tahun 2020," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).

KPK sebelumnya terus menerus mengimbau para penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya.

Bahkan, tim KPK diterjunkan untuk mendampingi para penyelenggara negara yang membutuhkan pendampingan dalam mengisi LHKPN.

Meski demikian, masih ada penyelenggara negara yang belum melaporkan hartanya.

Berdasar ikhtisar pelaporan secara keseluruhan, sektor Legislatif menjadi sektor yang paling rendah tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN.

Dari 554 anggota DPR yang wajib melaporkan hartanya, sebanyak 242 anggota DPR belum menyetorkan LHKPN.

Dengan demikian baru 312 anggota DPR atau 56,32 yang melaporkan hartanya. Demikian pula dengan DPRD tingkat kota/kabupaten dan provinsi.

Dari 17.644 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia, hanya 10.634 legislator daerah atau 60,27 persen yang menyampaikan LHKPN. Sementara selebihnya, sebanyak 7.010 anggota DPRD tidak atau belum melaporkan hartanya.

Halaman
1234
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved