Pilpres 2019
Tanggapi Isu People Power Pilpres 2019, Ini Penyataan Resmi Kepolisian Kaltim
"People power bukan koridor prosedur hukum yang ada. Ya, antisipasinya kita telah melakukan pemetaan keamanan di setiap daerah," ujarnya.
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani |
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - People Power jadi kata yang belakangan santer terdengar jelang hari H pencoblosan, Rabu (17/4/2019).
Kata tersebut dilontarkan elit politik yang saat ini tengah berkompetisi memperebutkan kursi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2019.
Kalimat bernada ancaman pengerahan massa bila terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, dilontarkan salah satu kubu Capres.
Kontan hal tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak.
TNI-Polri salah satunya, kedua pucuk pimpinan lembaga keamanan negara tersebut juga telah menyerukan, bagi siapa pun yang mencoba-coba mengganggu jalannya Pemilu 2019, TNI-Polri sebagai benteng NKRI lebih dari siap menghadapinya.
Bagaimana di Kaltim? Kendati suhu politik nasional kian meningkat signfikan, Kombes Pol Ade Yaya Suryana selaku Kabid Humas Polda Kaltim, mengatakan Kaltim termasuk daerah aman jika dilihat dari peta kerawanan nasional.
"(People power) Tak ada di Kaltim. Saya kira masyarakat Indonesia khususnya Kaltim, cinta perdamaian. Cinta situasi kamtibmas yang kondusif. Saya yakin semua akan bahu membahu wujudkan Pilpres aman dan damai," ungkapnya, Selasa (16/4/2019).
Ade juga menambahkan, Kapolri dan Panglima TNI dengan tegas menyatakan siapa pun yang menghambat berhadapan dengan TNI-Polri sebagai benteng NKRI.
"People power bukan koridor prosedur hukum yang ada. Ya, antisipasinya kita telah melakukan pemetaan keamanan di setiap daerah," ujarnya.
Saat ditanya soal elemen masyarakat, baik dari ormas, LSM hingga kelompok pendukung paslon yang menyerukan berbagai metode pada saat hari H pencoblosan.
Seperti Gerakan Indonesia Sholat Subuh pun dengan Gerakan Rabu Putih, menurut Ade Yaya, selama tak keluar dari koridor hukum kegiatan tersebut sah-sah saja.
"Saya kira koridornya hukum, selama hukum tak membatasi hal itu, ya sah-sah saja," ungkapnya.
Ia meminta masyarakat berperab aktif menyukseskan Pemilu. Datang ke TPS berikan suara, bila melihat pelanggaran pidana jangan ragu laporkan ke polisi.
Jangan mudah terpancing dengan informasi bohong, apalagi mengandung SARA saat pencoblosan.
"Dewasa berpolitik. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan, NKRI harga mati.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/kombes-pol-ade-yaya-suryana_20181107_143018.jpg)