Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Indonesia Bakal Dibentuk, Begini Tugas-tugasnya
Bappenas telah rapat tentang pemindahan ibu kota Indonesia, nanti akan dibentuk Badan Otoritas soal pemindahan ibu kota Indonesia. Ini peran tugasnya.
TRIBUNKALTIM.CO - Soal pemindahan ibu kota Indonesia, sejauh ini Pemerintah Pusat telah melakukan gelindingan bola ke publik.
Wacana pemindahan ibu kota Indonesia memang sudah ramai diperbincangkan sebelum adanya gelaran Pemilu 2019.
Kini rencana pemindahan ibu kota Indonesia dibahas lagi oleh Pemerintah Pusat, sampai Presiden Indonesia, Joko Widodo pun telah memberikan pernyataan, memilih pilihan di luar Pulau Jawa.
Kabarnya pemerintah akan membentuk sebuah badan otoritas untuk mengurus pemindahan ibu kota Indonesia.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro usai rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota Indonesia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Bambang mengatakan, pemindahan ibu kota Indonesia ini adalah pekerjaan besar yang bisa memakan waktu 5 sampai 10 tahun.

"Jadi karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting," ungkapnya.
"Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas," kata Bambang.
Bambang mengatakan, badan ini nantinya tidak hanya bertugas saat pembangunan dan pemindahan ibu kota Indonesia dilakukan.
Badan ini juga akan mengurusi seluruh hal terkait pemindahan ibu kota Indonesia, termasuk misalnya harga tanah di wilayah ibu kota baru.
"Tugasnya juga mengawasi pergerakan harga tanah, kita tidak mau harga tanah di kawasan baru tersebut itu harga tanah dikontrol oleh pihak swasta," tegasnya.
"Karena kalau sudah dikontrol swasta, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan lahan atau pemukiman yang layak," kata Bambang.
Pemerintah sendiri sampai saat ini belum memutuskan daerah mana yang dipilih untuk menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota baru.

Namun, Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa lokasi Ibu Kota baru berada di luar Pulau Jawa.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak jawa sentris.
Diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa, nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah di Indonesia.

Soal pemindahan ibu kota Indonesia, Jangan Sama Berwajah Jakarta
Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, wacana pemindahan Ibu Kota Negara harus dikaji secara matang.
Menurut dia, dengan kajian matang, maka ibu kota yang baru tak akan "berwajah" sama dengan Jakarta.
"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam termasuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," ujar Baidowi ketika dihubungi, Senin (29/4/2019).
Dia memahami bahwa wacana ini muncul beratnya beban yang dipikul Ibu Kota DKI Jakarta.
Jakarta dinilai terlalu padat karena memegang dua fungsi yaitu sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.
"Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta, banjir pun begitu," ujar Baidowi.

Hal ini harus dicegah di Ibu Kota yang baru nantinya.
Oleh karena itu, pemerintah harus merancang sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, dan faktor keamanannya.
"Jangan pula di Ibu Kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota Indonesia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. ( )
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Akan Bentuk Badan Otoritas untuk Urus Pemindahan Ibu Kota Dan artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Pindah Ibu Kota, Anggota DPR Ingatkan Jangan Ulang Kesalahan di Jakarta."
Artikel Lainnya:
Ibu Kota Negara Diputuskan Dipindah ke Luar Jawa, Ini Kota-kota yang jadi Alternatif Pengganti
Alternatif Ketiga Ibu Kota di Luar Jawa, Pilihan Jokowi
Pembangunan di Tanjung Selor Dapat Jadi Model Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kota Lain
Kata Kapolri, Ini Modal Besar yang Dimiliki Kaltim untuk jadi Ibu Kota Negara
Likes Fanpage Facebook
Follow Twitter
Follow Instagram
Subscribe Official YouTube Channel