Cerita Dibalik Polemik Penyesuaian Lingkup Pelayanan BPJS di RSKD, Begini Kronologinya

Kita tidak memutus kontrak, hanya saja ada penyesuaian lingkup pelayanan yang bisa diberikan BPJS sesuai surat Kemenkes. Jadi,tidak semua terlayani

Cerita Dibalik Polemik Penyesuaian Lingkup Pelayanan BPJS di RSKD, Begini Kronologinya
Foto HO :
Pertemuan DPRD Balikpapan dengan BPJS Kesehatan Balikpapan membahas mengenai pengurangan layanan di RSKD Balikpapan, Minggu (12/5/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Polemik antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan terkait kerjasama belakangan ini sedang heboh diperbincangkan.

Belum diperpanjangnya akreditasi RSKD membuat BPJS Kesehatan Balikpapan melakukan penyesuaian pelayanan penjaminan. Seperti apa sebenarnya yang terjadi?

Saat ditemui Tribunkaltim.co, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, Endang Diarty menceritakan, awal mula pada Januari 2019 lalu Menteri Kesehatan mengeluarkan rekomendasi untuk 720 Rumah Sakit (RS) yang tidak memiliki akreditasi untuk tetap Kerjasama dengan BPJS dan BPJS mencatat terdapat 50 RS yang telah habis akreditasinya dari Januari sampai April 2019, termasuk RSKD.

Oleh karena itu, direktur utama BPJS telah bersurat lima kali ke Menteri Kesehatan terkait adanya beberapa RS yang akreditasinya telah habis dan mencoba mempertimbangkan kerjasama dengan RS tersebut.

"Jadi kita lakukan pertimbangan lagi untuk RS yang telah habis akreditasinya. Apakah tetap melakukan kerjasama atau tidak," ujarnya.

Awalnya pada 30 April 2019 BPJS mengarahkan bahwa yang belum reakreditasi harus diputuskan kerjasamanya karena tidak memiliki aspek hukum dalam kerjasama. Pasalnya, ia menegaskan bahwa akreditasi merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi.

"Tapi kita melihat di RSKD merupakan kebutuhan dan rujukan utama sehingga kita mengajukan transisi sebulan dengan tetap melakukan kerjasama sambil RSKD melakukan persiapan-persiapan akreditasi," jelasnya.

Ia menambahkan, kelanjutan kerjasama dengan RSKD tersebut dengan catatan mengikuti arahan dari surat Menkes untuk RS yang telah habis masa akreditasinya.

"Itulah kenapa kita sesuaikan lingkup pelayanan antara surat Menkes dengan perjanjian kerjanya," pungkasnya.

Endang Diarty juga menjelaskan bahwa tidak ada pemutusan kontrak antara pihak BPJS dengan RSKD. Diakuinya, hingga saat ini BPJS masih melayani pasien yang berada di RSKD. Namun, hanya saja ada penyesuaian pelayanan BPJS yang dilakukannya, dikarenakan akreditasi RSKD yang telah kadaluwarsa sejak 4 April 2019 dan harus di perpanjang.

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved