Pilpres 2019

Ketika Pertemuan AHY dengan 8 Kepala Daerah Dipertanyakan, Andi Arief Malah Merasa Aneh

Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama delapan kepala daerah dan sejumlah tokoh politik di Bogor menuai sorotan.

Penulis: Syaiful Syafar | Editor: Doan Pardede
Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY seusai menghadiri pertemuan bersama 8 kepala daerah di Bogor, Rabu (15/5/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama delapan kepala daerah dan sejumlah tokoh politik di Bogor menuai sorotan.

Kapasitas AHY hadir pada pertemuan itu dipertanyakan, bahkan sampai dibanding-bandingkan dengan Anies Baswedan.

Hal itu terungkap melalui cuitan politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Dalam cuitannya, Andi Arief sewot membalas komentar yang mendiskreditkan AHY.

Awalnya, akun bernama @Wirawan_RB membuat cuitan bernada sinis terhadap AHY.

"Dinda @AgusYudhoyono
Dlm kapasitas apa kmu ktemu mreka?
Kmu & Yenni bkn Kpla Daerah.

Kmu tau ga, slain Gub NTB,
mrk smua Pndukung Fanatik 01.
Trutama Ganjar, RK & Yenni

Sya brsyukur Mas @aniesbaswedan
Ga hadir,
Walau bkn Militer, tapi Anis tau apa itu Ksatria..tau apa itu Etika."

Cuitan tersebut langsung dibalas oleh Andi Arief.

"Masalahnya apa ya dengan pertemuan itu, kenapa ada larangan buat AHY, ini terasa aneh." tulis @AndiArief__

Seperti diketahui, AHY bersama putri Gus Dur Yenny Wahid berkumpul bersama delapan kepala daerah di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).

Delapan kepala daerah hadir dalam acara itu, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Kemudian, ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Seluruh tokoh tampak mengenakan pakaian putih-putih.

Hanya Ganjar yang mengenakan busana khas daerah Jawa Tengah.

AHY bersama sejumlah kepala daerah dan tokoh politik menggelar silatirahim di Museum Istana Kepresidenan, Gedung Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).
AHY bersama sejumlah kepala daerah dan tokoh politik menggelar silatirahim di Museum Istana Kepresidenan, Gedung Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019). (KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado)

Silaturahim berlangsung pukul 16.30 WIB.

Silaturahim dilangsungkan secara tertutup.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, sedianya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam acara silaturahim ini.

Namun, hingga di penghujung acara, Anies tidak tampak hadir di lokasi.

Nekat Beda dengan Prabowo

Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) nekat berbeda suara dengan calon presiden yang diusung oleh partainya, Prabowo Subianto, mengenai hasil pemilu serentak 2019.

Prabowo menegaskan akan menolak hasil Pemilu 2019 lantaran terjadi kecurangan masif.

Pihaknya sekaligus menekankan, tidak akan membawa protes itu ke mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran lembaga itu tidak dapat dipercaya lagi.

Bima Arya dan AHY yang notabene merupakan elite di partai politiknya terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan atas manuver politik Prabowo tersebut.

Bima Arya yang sekaligus menjabat Wali Kota Bogor itu menekankan setiap warga negara harus taat terhadap konstitusi.

"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya? Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/5/2019) malam, dilansir Kompas.com.

Saat dimintai penegasannya lagi bahwa secara personal Bima tak setuju dengan manuver Prabowo itu, ia menjawab dengan lugas.

"Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ujar Bima.

Namun, Bima mengaku tidak memiliki akses komunikasi ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sebab, ia tidak terlibat di dalamnya.

Sementara partainya sendiri saat ini memilih menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 yang akan datang.

Ia sekaligus memastikan, perbedaan pandangan antara dirinya dan manuver politik yang ditempuh Prabowo tidak dipersoalkan partainya.

Justru, ia meyakini partainya sangat mendukung cara-cara yang mengedepankan konstitusi dan persatuan.

Sementara, AHY juga senada dengan Bima.

Bedanya, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo agar menunggu keputusan KPU, baru mengambil sikap.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar AHY saat dijumpai di tempat yang sama.

Menurut AHY, saran itu didasarkan atas sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.

Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam seusai pemungutan suara itu berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat, apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo.

Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Terkait hal itu, AHY tak secara spesifik mengeluarkan pernyataan menjurus ke manuver Prabowo itu.

Ia hanya mengulang pernyataannya kembali bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Kita harus hormati proses (penghitungan suara oleh KPU) itu. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY.

"Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, laporkan. Maka, ya kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua," lanjut dia.

Ketika ditanya apakah Demokrat akan hengkang dari koalisi setelah sarannya diabaikan, AHY mengaku, partainya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara pilpres dan pileg.

(TribunKaltim.co/Syaiful Syafar)

BACA JUGA:

Ricuh Laga PSS Sleman vs Arema FC, Ini Pengakuan Penonton yang Berdarah Terkena Serpihan Keramik

Putra Sulung Terduga Perekam Video Penggal Kepala Jokowi: Ibu Saya Enggak Sengaja Merekam Itu

Terkuak Pengakuan Terduga Pelaku Pemutilasi Wanita di Malang, Gunting Taman Jadi Alat Mutilasi

Exco PSSI: Bentrokan Suporter PSS Sleman dengan Arema FC Gara-gara Ada 20 Provokator

TERPOPULER - 2 Pemain Naturalisasi Persib Bandung tak Bisa Tampil di Laga Perdana Liga 1 2019

Like dan follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved