Hasil Real Count Hari Ini Saat Data Masuk Hampir 90 Persen, Jokowi Sementara Unggul

TRIBUNNEWS.COM - Simak hasil real count terbaru KPU Pilpres 2019, Minggu (19/5/2019) pukul 04.30 WIB.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengebut data yang masuk ke Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU.

Sebab, pengumuman penetapan pemenang Pilpres 2019 tinggal tiga hari lagi, tepatnya pada 22 Mei 2019.

 

Walau hasil real count atau data dalam Situng KPU bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara, tapi bisa menjadi pembanding hasil akhir rekapitulasi KPU.

Dilihat dari keseluruhan data yang masuk ke Situng KPU hingga Minggu (19/5/2019) pukul 04.30 WIB, sudah ada data dari 726.810 TPS.

Data yang masuk ke Situng KPU sudah mencapai 89,36 persen dari 813.350 jumlah TPS di Indonesia.

Jumlah total wilayah pemilihan terbagi menjadi 35 wilayah, yakni 34 provinsi di Indonesia dan luar negeri.

Sebanyak 6 wilayah telah mencapai 100% suara, diantaranya Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat.

Dari jumlah tersebut, paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih unggul atas rivalnya, paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf mendapatkan suara sebanyak 76.342.797 suara atau 55,76 persen.

Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan suara sebanyak 60.560.253 suara atau 44.24 persen.

Berikut daftar perolehan suara Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandi berdasarkan provinsi per Minggu (19/5/2019) pukul 04.30 WIB WIB:

ACEH (85,5%)

Jokowi-Ma'ruf : 359.817

Prabowo-Sandi : 2.040.534

SUMATERA UTARA (88%)

Jokowi-Ma'ruf : 3.499.187

Prabowo-Sandi : 3.109.053

SUMATERA BARAT (96,7%)

Jokowi-Ma'ruf : 391.641

Prabowo-Sandi : 2.408.534

RIAU (89%)

Jokowi-Ma'ruf : 1.099.864

Prabowo-Sandi : 1.777.565

JAMBI (97,7%)

Jokowi-Ma'ruf : 844.781

Prabowo-Sandi : 1.169.771

SUMATERA SELATAN (86,4%)

Jokowi-Ma'ruf : 1.696.880

Prabowo-Sandi : 2.473.712

BENGKULU (100%)

Jokowi-Ma'ruf : 582.845

Prabowo-Sandi : 585.598

LAMPUNG (97,4%)

Jokowi-Ma'ruf : 2.791.481

Prabowo-Sandi : 1.891.213

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (100%)

Jokowi-Ma'ruf : 495.335

Prabowo-Sandi : 288.045

KEP RIAU (86,8%)

Jokowi-Ma'ruf : 480.075

Prabowo-Sandi : 399.301

DKI JAKARTA (66,4%)

Jokowi-Ma'ruf : 2.203.248

Prabowo-Sandi : 1.998.898

JAWA BARAT (82%)

Jokowi-Ma'ruf : 8.941.969

Prabowo-Sandi : 12.958.390

JAWA TENGAH (99,4%)

Jokowi-Ma'ruf : 16.686.541

Prabowo-Sandi : 4.913.048

DI YOGYAKARTA (99,2%)

Jokowi-Ma'ruf : 1.630.629

Prabowo-Sandi : 731.334

JAWA TIMUR (95,1%)

Jokowi-Ma'ruf : 15.445.047

Prabowo-Sandi : 7.967.247

BANTEN (85,9%)

Jokowi-Ma'ruf : 2.146.870

Prabowo-Sandi : 3.505.941

BALI (100%)

Jokowi-Ma'ruf : 2.342.435

Prabowo-Sandi : 212.577

NUSA TENGGARA BARAT (98,5%)

Jokowi-Ma'ruf : 938.352

Prabowo-Sandi : 1.977.744

NUSA TENGGARA TIMUR (98,3%)

Jokowi-Ma'ruf : 2.323.387

Prabowo-Sandi : 297.711

KALIMANTAN BARAT (99,9%)

Jokowi-Ma'ruf : 1.705.786

Prabowo-Sandi : 1.260.220

KALIMANTAN TENGAH (99,9%)

Jokowi-Ma'ruf : 828.066

Prabowo-Sandi : 536.143

KALIMANTAN SELATAN (95,7%)

Jokowi-Ma'ruf : 792.003

Prabowo-Sandi : 1.400.033

KALIMANTAN TIMUR (93,5%)

Jokowi-Ma'ruf : 1.024.478

Prabowo-Sandi : 809.911

SULAWESI UTARA (95,1%)

Jokowi-Ma'ruf : 1.160.476

Prabowo-Sandi : 344.783

SULAWESI TENGAH (86,8%)

Jokowi-Ma'ruf : 803.129

Prabowo-Sandi : 615.793

SULAWESI SELATAN (87,6%)

Jokowi-Ma'ruf : 1.869.613

Prabowo-Sandi : 2.450.337

SULAWESI TENGGARA (100%)

Jokowi-Ma'ruf : 554.470

Prabowo-Sandi : 840.465

GORONTALO (100%)

Jokowi-Ma'ruf : 369.338

Prabowo-Sandi : 344.798

SULAWESI BARAT (100%)

Jokowi-Ma'ruf : 474.852

Prabowo-Sandi : 263.345

MALUKU (70,1%)

Jokowi-Ma'ruf : 404.871

Prabowo-Sandi : 290.754

MALUKU UTARA (93,5%)

Jokowi-Ma'ruf : 292.136

Prabowo-Sandi : 321.609

PAPUA (14,1%)

Jokowi-Ma'ruf : 302.305

Prabowo-Sandi : 55.332

PAPUA BARAT (24,8%)

Jokowi-Ma'ruf : 116.021

Prabowo-Sandi : 40.322

KALIMANTAN UTARA (99,9%)

Jokowi-Ma'ruf : 247.021

Prabowo-Sandi : 105.410

LUAR NEGERI (83,2%)

Jokowi-Ma'ruf : 497.848

Prabowo-Sandi : 174.782

Disclaimer:

1. Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.

2. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

3. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

4. Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

 Sejumlah elite politik dari Partai Demokrat, PAN, dan PKS yang berasal dari koalisi kubu 02 sudah tak sepakat dengan langkah yang dilakukan Capres 02 Prabowo Subianto.

Tokoh-tokoh yang tak sejalan dengan Prabowo Subianto itu mulai berani buka suara secara terang-terangan.

Hal ini bermula dari pernyataan sikap Prabowo Subianto yang akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Hal itu disebutkan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Prabowo Subianto menegaskan, dirinya akan menolak hasil Pemilu 2019 karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo Subianto.

Tak hanya menolak hasil perhitungan suara Pilpres dari KPU pada 22 Mei, kubu 02 juga berencana tidak akan membawa laporan dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon.

"Jadi kalau tadi Mahkamah Konstisusi, saya katakan, kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan Mahkamah Konstitusi, karena di 2014 kita sudah mengikuti jalur itu dan kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu useless dalam persoalan pilpres," kata Fadli yang ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019), dikutip dari Kompas.com.

Namun ternyata sejumlah tokoh yang berasal dari koalisi kubu 02 tak sepakat dengan langkah yang dilakukan Prabowo.

Tanggapan AHY

Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya telah memberikan saran agar kubu 02, menunggu hasil perhitungan suara KPU pada 22 Mei mendatang.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar AHY, di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019), seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

Ia menuturkan saran tersebut didasarkan pada norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi.

AHY juga menyebut dirinya telah mencegah keterlibatan kader partainya dalam bentuk tindakan yang bersifat inkonstitusional.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Suara Bima Arya

Dari partai koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), Wakil Ketua Umum, Bima Arya Sugiarto juga memiliki suara yang berbeda dengan Prabowo Subianto.

Bima Arya yang merupakan elite PAN mengatakan seharusnya tetap mentaati konstitusi, dengan membawa laporan ke MK.

"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya?"

"Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima Arya saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/5/2019) malam.

"Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ujar Bima.

Akan tetapi ia mengaku tidak memiliki akses ke BPN karena tidak terlibat.

Sikap Ketua DPP PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera turut menyatakan hal yang sama.

Ia menegaskan, keputusan koalisi nantinya akan tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusional.

"Apapun keputusan Koalisi Adil Makmur sesuai asas pendiriannya bergerak dalam koridor demokrasi dan konstitusional," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (16/5/2019).

Terkait sepakat atau tidak dengan pernyataan tersebut, Mardani tak memberikan jawaban pasti.

Mardani hanya menyebutkan bahwa partainya masih terus mencermati proses pemilu hingga KPU mengumumkan hasil rekapitulasinya pada 22 Mei 2019 dan juga opsi untuk mengajukan gugatan ke MK.

"PKS terus mencermati proses Pemilu 2019. Kita masih punya waktu hingga 22 Mei dan opsi ke MK. Semua keputusan akan selalu dimusyawarahkan bersama," kata Mardani. (TribunWow/Roifah Dzatu Azma, Tribunnews.com/Sina)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ini Tokoh dari Partai Koalisi BPN yang Tak Setuju Prabowo Tolak Hitungan Pilpres KPU, PAN hingga PKS, 

BACA JUGA:

Elite Demokrat, PAN, dan PKS yang Menentang Sikap Prabowo Subianto Jelang 22 Mei

Bocah Pemulung yang Viral, Sekeluarga Pemulung, Tak Ada yang Sekolah, Ini Pengakukan Kakak Bocah Itu

FPI Pastikan Ikut Unjuk Rasa 20-22 Mei 2019, Sobri Lubis: Massa Tak Bisa Dihitung karena Sangat Cair

Dikurung dan Dianiaya Guru, Anak PAUD Trauma Lihat Shower dan ke Toilet,Guru Itu Kini Masuk DPO

Cara Merebus Bubur Kacang Hijau Agar Cepat Empuk, Menu Lezat untuk Buka Puasa

Like dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube