Tak Cantumkan Waktu Kadaluarsa Produk yang Dijual, Ini Sanksi yang Bakal Diterima

Swalayan, retail, mini market, hypermart dan grosir yang menjual bahan pangan, wajib memiliki surat izin edar dan mencantumkan tanggal kadaluarsa

Tak Cantumkan Waktu Kadaluarsa Produk yang Dijual, Ini Sanksi yang Bakal Diterima
TribunKaltim.Co/Nalendro Priambodo
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda mengeluarkan surat edaran operasi khusus pengawasan parsel ke seluruh swalayan retail, mini market, hypermart dan grosir di seluruh Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Swalayan, retail, mini market, hypermart dan grosir yang menjual bahan pangan, wajib memiliki surat izin edar dan mencantumkan tanggal kadaluarsa produk pangan.

Sebab, jika lalai, ada ancaman sanksi pidana sampai pencabutan izin bagi yang ketahuan melanggar.

Khusus menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1420 H, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda mengeluarkan surat edaran operasi khusus pengawasan parsel ke seluruh swalayan retail, mini market, hypermart dan grosir di seluruh Kaltim.

Isinya, menginstruksikan ke-empat jenis pedagang dan penyalur di atas tidak menjual pangan yang tidak terdaftar di BPOM dan Dinas Kesehatan.

Mereka juga dilarang menjual pangan kadaluarsa, tidak memenuhi persyaratan label, kemasan rusak, karat, penyok dan tanpa label bahasa Indonesia, yang di dalamnya termasuk bahan tambahan makanan. Hal yang sama berlaku di dalam parcel yang dijual.

Adapun sanksi yang bakal menanti pedagang dan penyalur yang terbukti menjual pangan yang tidak terdaftar di BPOM dan Dinas Kesehatan, di atur dalam Undang-undang no 18/2012 tentang Pangan di pasal 142. Ancaman hukumannya bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 4 miliar.

Sementara, bagi penjual yang terbukti menjual pangan kadaluarsa diancam pasal 90 ayat 1,2,3, Undang-undang no 18/2012 tentang Pangan. Pada pasal 90 (1) setiap orang dilarang menjual pangan tercemar.

Di pasal 90 (3), diatur, import pangan tercemar bisa dikenai sanksi administratif. Di antaranya, denda, penghentian sementara kegiatan produksi, dan atau peredaran, penarikan pangan dari produsen, ganti rugi dan atau pencabutan izin.

Sementara jika menjual pangan tanpa mencantumkan label kadaluwarsa bisa dikenai pasal 62 (1) Undang-undang no 8/1999 tentang perlindungan konsumen. Ancaman penjaranya maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Surat edaran no B-IN.07.03.1013.04.19.2917 bertandatangan Pelaksana Tugas Kepala BBPOM di Samarinda, Abdul Haris Rauf ini, mengharapkan seluruh swalayan retail, mini market, hypermart dan grosir di seluruh Kaltim melakukan pemeriksaan dan pengawasan sendiri pangan yang akan dijual.

Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: samir paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved