Tiket Pesawat Mahal, Menteri Keuangan Minta ASN Berhemat Perjalanan Dinas

TRIBUNKALTIM.CO - Tingginya tarif tiket pesawat membuat masyarakat urung untuk melakukan perjalanan jauh.

Begitu pula dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang perlu untuk berpikir masak-masak sebelum mengutus pegawainya melakukan perjalanan dinas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta ASN dari K/L untuk melakukan efisiensi belanja.

Salah satunya yang paling mungkin adalah anggaran untuk perjalanan dinas.

"Ya kita lihat, kan sebetulnya dari keseluruhan belanja K/L untuk perjalanan dinas itu kita minta diefiensikan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Tak hanya perjalanan dinas, dirinya juga telah meminta ASN untuk melakukan penghematan di pos-pos belanja lainnya.

Walaupun demikian, Bendahara Negara ini menjelaskan, biasanya K/L telah melakukan penghitungan-penghitungan jika ada kenaikan belanja di salah satu pos pengeluaran.

"Tapi mereka akan terlihat pelaksanaan dari belanja masing-masing K/L, jadi mungkin mereka juga akan melakukan efisiensi biasanya, kalau ada kenaikan di satu sisi tapi kemudian mereka melakukan efisien ditempat lain," ujar dia.

Sebagai informasi, untuk mengatasi tigginya harga tiket pesawat yang tak kunjung turun, Presiden Joko Widodo sempat memberi usulan untuk membuka pasar maskapai kepada asing.

Hal tersebut juga disambut baik oleh Kementerian Perhubungan.

Sebab, dengan demikian, persaingan pasar maskapai dalam negeri akan lebih beragam.

• Wapres JK: Masuknya Maskapai Asing Bukan Solusi Turunkan Tarif Tiket Pesawat

• Harga Tiket Pesawat Mahal, Penumpang Seluruh Bandara Utama di Januari-April 2019 Turun 20 Persen!

JK: Masuknya Maskapai Asing Bukan Solusi Atasi Tiket Mahal

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana pemerintah yang akan mengundang maskapai asing masuk ke industri penerbangan Indonesia bukanlah solusi atas polemik mahalnya harga tiket pesawat.

Dia mencontohkan, salah satu maskapai asing milik Malaysia atau AirAsia pernah menjajal sejumlah rute domestik dalam negeri, namun tak bertahan lama.

"Bukan solusi, sudah masuk maskapai asing AirAsia. Itu kan asing dari Malaysia. Tapi juga tidak sanggup bersaing di Indonesia. Jadi masuknya maskapai asing bukan solusi. Tidak sanggup juga bersaing, buktinya AirAsia," kata JK yang ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).