YLKI Dorong Pemerintah Evaluasi Program MBG dan Pemetaan Wilayah Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO - Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah melakukan evaluasi pada progran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional kini menghadapi tantangan serius menyusul ribuan kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai daerah. 

Menanggapi hal ini, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rafika Zulfa, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, sekaligus pemetaan wilayah prioritas penerima manfaat.

YLKI adalah sebuah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 1973. YLKI berperan sebagai lembaga advokasi dan edukasi yang fokus pada perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia.

Baca juga: Dinkes SPPG MBG di Balikpapan Belum Memiliki Sertifikat Higien Sanitasi

“Jika memang tidak memungkinkan untuk dihentikan sementara, maka evaluasi harus segera dilakukan. Terutama di wilayah-wilayah sekolah yang terdampak langsung,” ujar Rafika dalam program ‘Overview’ di kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (1/10/2025).

YLKI sebelumnya telah menyarankan agar program MBG dihentikan sementara guna memungkinkan evaluasi yang optimal.

Namun, dalam audiensi bersama DPR, disebutkan bahwa penghentian program tidak memungkinkan karena besarnya anggaran yang telah terserap.

“Dana yang digunakan untuk program ini cukup besar, sehingga regulator menyatakan tidak mungkin untuk menghentikannya,” jelas Rafika.

Sebagai alternatif, YLKI mendorong pemerintah untuk segera memetakan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan MBG agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien.

Baca juga: 8 Fakta Dugaan Keracunan MBG di Sebatik Kaltara, Sekolah Diliburkan, Orangtua Tolak Anak Diberi MBG

Ribuan Kasus Keracunan, Jawa Jadi Wilayah Terparah

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah mencatat sebanyak 6.517 kasus keracunan hingga akhir September.

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 45 kejadian.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Dadan merinci sebaran kasus berdasarkan wilayah pemantauan MBG:

• Wilayah I (Sumatera): 1.307 kasus gangguan pencernaan
• Wilayah II (Jawa): 4.147 kasus ditambah sekitar 60 kasus baru di Garut
• Wilayah III (Indonesia Timur): 1.003 kasus

Dadan menyebut lonjakan kasus terjadi dalam dua bulan terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran prosedur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Contohnya, bahan baku seharusnya dibeli H-2, tapi ada yang membeli H-4. Proses memasak dan pengiriman juga melampaui batas waktu optimal. Di Bandung, ada yang memasak pukul 09.00 dan baru dikirim pukul 12.00, bahkan ada yang sampai 12 jam lebih,” ungkap Dadan.

Baca juga: MBG di Pulau Sebatik Kaltara, Awalnya Disambut Gembira Kini Ramai Ditolak, Anak Takut dan Trauma