THM Beroperasi Ilegal di Bontang, Pemkot Bakal Buat Aturan Tarik Retribusi dari Izin Hiburan

THM belum dikelola maksimal lantaran terbentur aturan. Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berencana menyusun formulasi.

Editor: Budi Susilo
Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan
PRAKLA – Kawasan hiburan malam Prakla masih beroperasi hingga sekarang. Kehadiran THM ini tanpa memiliki izin dari pemerintah. Pemkot Bontang berencana menyusun aturan untuk menarik pajak dari pengelolaan tempat hiburan. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemkot Bontang berencana menarik pajak hiburan dari Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

Selama ini potensi pendapatan dari THM belum dikelola maksimal lantaran terbentur aturan. Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berencana menyusun formulasi untuk penarikan pajak dari izin hiburan.

Kepala Bapenda, Sigit Alfian menerangkan potensi pajak hiburan cukup tinggi. Hanya saja selama ini pendapatan dari sektor ini belum dikelola maksimal.

Bapenda berencana menarik pungutan dari pengoperasian THM di Kota Bontang.

Untuk itu, aturan teknis pelaksanaan pungutan masih dalam pembahasan.

“Kita akan siapkan regulasinya,” ujar Sigit kepada Tribunkaltim.co, Minggu (16/6/2019).

Sigit menambahkan, lokasi THM di Bontang cukup banyak.

Hanya saja, aturan kehadiran hiburan di kawasan pemukiman masih tumpang tindih.

Regulasi daerah belum mengatur penarikan retribusi dari tempat-tempat hiburan di Bontang.

Untuk itu, kedepan pihaknya bersama stakeholder lainnya bakal menggas regulasi agar penarikan pajak dari lokasi hiburan bisa dilakukan, untuk mendongrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dikonfirmasi terpisah, salah satu pengelola THM terbesar di Kota Bontang mengaku dirinya tak menolak wacana penarikan pajak dari lokasi hiburan di Kota Bontang.

Menurutnya, sudah selayaknya pelaku usaha membayar kewajiaban pajak kepada daerah.

“Saya prinsipnya tidak menolak kalau memang pemerintah mau tarik pungutan,”ujar pengelolaa yang enggan disebutkan namanya ini.

Tetapi ia meminta agar pemerintah memberikan legalitas kepada pelaku usaha hiburan di Bontang.

Sebab, selama ini kehadiran THM di Bontang bersifat ilegal. Pasalnya, eksistensi THM tidak diatur dalam regulasi daerah.

Alhasil, mereka pun tak membayarkan pajak sebab aturan tak mengatur terkait retribusi ini.

Semarak Plaza Balikpapan Suguhkan Bubbleman, Diajarkan Membuat Gelembung Murah Meriah ala Bubbleman

Sisir Sampah Wilayah Pascabanjir, Warga Samarinda Dimohon Kumpulkan Sampah, Aktivitas Telah Normal

“Tapi kami minta lah diakui dulu, kalau kami sudah diberikan legalitas untuk beroperasi pasti kami bakal bayar pajak,” ujar pria ini.

Ia menambahkan, sejumlah THM di Bontang belum mendapat ruang perlindungan secara hukum.

Untuk itu, ia berharap pemerintah juga memberikan perhatian kepada pelaku usaha hiburan malam, melalui regulasi sehingga mendapat kepastian hukum. 

(Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan)

Subscribe official Channel YouTube:

BACA JUGA:

Presiden Jokowi Main dengan Cucu di Bali, Tingkah Ibu Negara Iriana Bawa Tas Besar jadi Sorotan

LINK LIVE STREAMING MotoGP Catalunya 2019 Malam Ini di Trans 7, Valentino Rossi Start di Posisi Lima

Nenek Awis Sempat Berteriak, Namun Sia-sia, tak Ada yang Menolongnya, Esoknya Ditemukan tak Bernyawa

2 Satwa Beruang Madu Masuk Perangkap Babi Hutan, Kondisinya Menyedihkan, Kaki Harus Diamputasi

Viral Uang Panaik Setengah Miliar, Ternyata Profesi Wanita Cantik Ini Bergengsi, Intip Foto-fotonya

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved